RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemkot Makassar bersama YLBHI LBH Makassar, Forum RJ Kota Makassar melalui dukungan The Asia Foundation (TAF) telah mendorong rancangan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Rencana Perwali itu akan segera diterbitkan sampai menunggu selesainya proses finalisasi dari Bagian Hukum Kota Makassar.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Wakil Direktur Bidang Operasional Abdul Azis Dumpa mengatakan optimalisasi layanan pendukung penerapan Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu yang urgen diterapkan tak terkecuali di Makassar.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Baca Juga : Pasca Debat, Cawagub 01 Sulsel Akan Kampanye Terbatas di Pangkep
Lantaran banyak sekali optimalisasi layanan dalam konsep restoratif justice itu. Seperti, layanan masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang meliputi; layanan mediasi dan diversi, layanan konseling, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendidikan dan lainnya.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
"Prosesnya telah sampai pada finalisasi pada bagian Hukum Kota Makassar dan menunggu pengesahan," kata Abdul Azis pada sela-sela audiensi dengan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto di Kantor Balai Kota, Selasa, (6/02/2024).
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Sebagai langkah tindak lanjut, sembari menunggu berjalannya proses pengesahan Perwali itu, timnya bersama Perangkat Daerah penyedia layanan telah menyusun draft awal Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Baca Juga : Debat Pilgub Sulsel Akan Dilaksanakan 2 Kali di Makassar
Danny Pomanto mendukung penuh LBH Makassar. Ia menuturkan Perwali ini sebagai komitmen Pemkot Makassar atas pemberian layanan pendukung untuk optimalisasi penerapan restoratif justice dan perlu dilihat sebagai pelayanan kebutuhan warga.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Melalui Perwali ini, akan pula diatur syarat-syarat dan mekanisme mendapatkan layanan bantuan hukum, mediasi, diversi, dan rehabilitasi dalam keadilan restoratif.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Sebagaimana diketahui, secara umum Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Baca Juga : Cuti Dua Bulan untuk Pilkada, Danny Pomanto Ingatkan Netralitas ASN
Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.