RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar melanjutkan Reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Rabu (17/1/2024).
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Titik kedua ini digelar di RT 2 RW 10 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya. Seluruh unsur hadir memadati Reses II Masa Persidangan II Politisi Gerindra itu seperti Sekertaris Lurah, Babinsa, Binmas, RT dan RW hingga tokoh masyarakat.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Pada kesempatan itu, Nunung Dasniar menyoroti perihal kenaikan retribusi persampahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Menurutnya, adanya peningkatan itu membuat masyarakat resah. Utamanya, mereka yang Berpenghasilan rendah.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Baca Juga : DPRD Makassar Minta Pemkot Sanksi Kepala OPD yang Tak Hadir Pembahasan LKPJ
"Momen reses yang baik ini saya kira masyarakat harus tahu alasan kenaikan retribusi persampahan. Apalagi ini naik Rp5000. Pemkot Makassar jangan gara-gara mau PAD banyak tapi menyiksa warga," tegas Nunung Dasniar.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Nunung mengungkapkan alasan penolakan kenaikan retribusi persampahan. Pemerintah tak seharusnya menaikkan hal tersebut, mesti pelayanan menjadi urgensi yang harus dibenahi. Pasalnya, selama ini armada sampah hanya menyiksa warga dengan lambat memberikan layanan.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
"Ini tiba-tiba dikasi naik. Harusnya pelayanan dulu dimaksimalkan. Kalau mau PAD, pemerintah bisa menyasar pengusaha," katanya.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Baca Juga : DPRD Makassar Minta Pemilihan RT/RW Segera Dilaksanakan
Nunung juga mempertanyakan kinerja Lurah Laikang Andi Wahyu Setiawan. Di mana, agenda reses yang merupakan tempat mendengarkan aspirasi warga justru tidak hadir tanpa alasan.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
"Pak Wali harus evaluasi. Masa agenda temu warga tidak datang. Bagaimana mau bagus wilayah kalau malas ketemu masyarakatnya. Nah ini juga berhubungan dengan pelayanan persampahan. Mau uangnya tapi layanan tak maksimal," ungkapnya.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Tak hanya persoalan retribusi persampahan, kata anggota Komisi C DPRD Makassar itu, dirinya menyoroti program ducting sharing. Kata dia, program ini hanya menghabiskan anggaran. Mestinya, pengusaha yang tidak membayar pajak atau retribusi sewa kabel menjadi perhatian.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
"Ini juga ducting sharing, Rp400 miliar anggarannya habis untuk melayani pengusaha. Itu dulu pajak atau sewa lahan pengusaha provider kejar. Ini uang rakyat dihabiskan begitu saja," jelasnya.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
Warga Dapil III, Rendi sepakat dengan penolakan yang diajukan Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar. Pasalnya, selama ini pelayanan persampahan tidak begitu baik. Jadwal pengambilan sampah terkadang terlambat hingga seminggu tetapi penagihan retribusi tepat waktu.
Baca Juga : Ketika Amarah Merenggut 3 Nyawa dan Membakar Gedung Rakyat serta Puluhan Kendaraan
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Sebut Serapan Anggaran Diawal Kepemimpinan Appi Menyedihkan
Baca Juga : Andi Tenri Uji Angkat Bicara Terkait Perampingan Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar
"Betul bu dewan, pelayanan dulu maksimalkan baru kasi naik," sebut Rendi.