RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar melanjutkan Reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Rabu (17/1/2024).
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Titik kedua ini digelar di RT 2 RW 10 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya. Seluruh unsur hadir memadati Reses II Masa Persidangan II Politisi Gerindra itu seperti Sekertaris Lurah, Babinsa, Binmas, RT dan RW hingga tokoh masyarakat.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Pada kesempatan itu, Nunung Dasniar menyoroti perihal kenaikan retribusi persampahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Menurutnya, adanya peningkatan itu membuat masyarakat resah. Utamanya, mereka yang Berpenghasilan rendah.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
"Momen reses yang baik ini saya kira masyarakat harus tahu alasan kenaikan retribusi persampahan. Apalagi ini naik Rp5000. Pemkot Makassar jangan gara-gara mau PAD banyak tapi menyiksa warga," tegas Nunung Dasniar.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Nunung mengungkapkan alasan penolakan kenaikan retribusi persampahan. Pemerintah tak seharusnya menaikkan hal tersebut, mesti pelayanan menjadi urgensi yang harus dibenahi. Pasalnya, selama ini armada sampah hanya menyiksa warga dengan lambat memberikan layanan.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
"Ini tiba-tiba dikasi naik. Harusnya pelayanan dulu dimaksimalkan. Kalau mau PAD, pemerintah bisa menyasar pengusaha," katanya.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Baca Juga : Azwar Rasmin Dorong “Bebas Parkir” di Minimarket, DPRD Minta Perumda Tegaskan di Lapangan
Nunung juga mempertanyakan kinerja Lurah Laikang Andi Wahyu Setiawan. Di mana, agenda reses yang merupakan tempat mendengarkan aspirasi warga justru tidak hadir tanpa alasan.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
"Pak Wali harus evaluasi. Masa agenda temu warga tidak datang. Bagaimana mau bagus wilayah kalau malas ketemu masyarakatnya. Nah ini juga berhubungan dengan pelayanan persampahan. Mau uangnya tapi layanan tak maksimal," ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Tak hanya persoalan retribusi persampahan, kata anggota Komisi C DPRD Makassar itu, dirinya menyoroti program ducting sharing. Kata dia, program ini hanya menghabiskan anggaran. Mestinya, pengusaha yang tidak membayar pajak atau retribusi sewa kabel menjadi perhatian.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
"Ini juga ducting sharing, Rp400 miliar anggarannya habis untuk melayani pengusaha. Itu dulu pajak atau sewa lahan pengusaha provider kejar. Ini uang rakyat dihabiskan begitu saja," jelasnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Warga Dapil III, Rendi sepakat dengan penolakan yang diajukan Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar. Pasalnya, selama ini pelayanan persampahan tidak begitu baik. Jadwal pengambilan sampah terkadang terlambat hingga seminggu tetapi penagihan retribusi tepat waktu.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Baca Juga : Soroti BPR dan Terminal, Irwan Jafar: Tanpa Perubahan, PAD Sulit Naik
Baca Juga : Job Fair Makassar Didorong Lebih Efektif, DPRD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
"Betul bu dewan, pelayanan dulu maksimalkan baru kasi naik," sebut Rendi.