RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar melanjutkan Reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Rabu (17/1/2024).
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
Titik kedua ini digelar di RT 2 RW 10 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya. Seluruh unsur hadir memadati Reses II Masa Persidangan II Politisi Gerindra itu seperti Sekertaris Lurah, Babinsa, Binmas, RT dan RW hingga tokoh masyarakat.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
Pada kesempatan itu, Nunung Dasniar menyoroti perihal kenaikan retribusi persampahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Menurutnya, adanya peningkatan itu membuat masyarakat resah. Utamanya, mereka yang Berpenghasilan rendah.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
"Momen reses yang baik ini saya kira masyarakat harus tahu alasan kenaikan retribusi persampahan. Apalagi ini naik Rp5000. Pemkot Makassar jangan gara-gara mau PAD banyak tapi menyiksa warga," tegas Nunung Dasniar.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
Nunung mengungkapkan alasan penolakan kenaikan retribusi persampahan. Pemerintah tak seharusnya menaikkan hal tersebut, mesti pelayanan menjadi urgensi yang harus dibenahi. Pasalnya, selama ini armada sampah hanya menyiksa warga dengan lambat memberikan layanan.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
"Ini tiba-tiba dikasi naik. Harusnya pelayanan dulu dimaksimalkan. Kalau mau PAD, pemerintah bisa menyasar pengusaha," katanya.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Nunung juga mempertanyakan kinerja Lurah Laikang Andi Wahyu Setiawan. Di mana, agenda reses yang merupakan tempat mendengarkan aspirasi warga justru tidak hadir tanpa alasan.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
"Pak Wali harus evaluasi. Masa agenda temu warga tidak datang. Bagaimana mau bagus wilayah kalau malas ketemu masyarakatnya. Nah ini juga berhubungan dengan pelayanan persampahan. Mau uangnya tapi layanan tak maksimal," ungkapnya.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
Tak hanya persoalan retribusi persampahan, kata anggota Komisi C DPRD Makassar itu, dirinya menyoroti program ducting sharing. Kata dia, program ini hanya menghabiskan anggaran. Mestinya, pengusaha yang tidak membayar pajak atau retribusi sewa kabel menjadi perhatian.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
"Ini juga ducting sharing, Rp400 miliar anggarannya habis untuk melayani pengusaha. Itu dulu pajak atau sewa lahan pengusaha provider kejar. Ini uang rakyat dihabiskan begitu saja," jelasnya.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
Warga Dapil III, Rendi sepakat dengan penolakan yang diajukan Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar. Pasalnya, selama ini pelayanan persampahan tidak begitu baik. Jadwal pengambilan sampah terkadang terlambat hingga seminggu tetapi penagihan retribusi tepat waktu.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Mulai Kembali Berkantor di Jalan AP Pettarani
"Betul bu dewan, pelayanan dulu maksimalkan baru kasi naik," sebut Rendi.