RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Angka inflasi di Sulsel sejauh ini tetap terkendali meskipun ada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pemprov Sulsel pun terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali melalui empat program utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif antar-pemangku kebijakan terkait.
"Kita tetap pada empat program utama, yakni bagaimana menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, maupun komunikasi yang efektif," kata Pj Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri, Tito Karnavian, secara virtual di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (8/12024).
Baca Juga : Mensos RI Apresiasi Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Sulsel
Untuk Sulsel, kata Arsjad, inflasi year on year pada Desember 2023 sebesar 2,81 persen, sementara November 2,79 persen. Nilai ini tetap sesuai target 3 ± 1 persen.
"Kondisi inflasi kita mengalami peningkatan tipis dari 2,79 persen menjadi 2,81 persen. Kenaikan ini disebabkan antara lain momen Natal dan Tahun Baru. Pada momentum ini, permintaan masyarakat untuk bahan pokok, termasuk angkutan udara meningkat. Terutama bertepatan dengan liburan anak sekolah, juga disebabkan adanya penyesuaian harga BBM," jelas Arsjad.
Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai. Ini mengingat pasokan yang terbatas, belum memasuki musim panen, dan produksi cabai mengalami penurunan akibat El Nino. Maka dari itu, Pemprov Sulsel telah menggalakkan gerakan menanam cabai di halaman rumah.
Baca Juga : Pemprov Salurkan Bantuan Kemanusiaan OPD untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor
Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap fokus pada upaya-upaya dalam rangka menjaga inflasi, melalui implementasi Mini Distribution Center (MDC) di pasar, utamanya di Kota Makassar, yang menjadi salah satu barometer dari 5 sampling IHK.
"Kita juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau Operasi Pasar. TPID Sulsel juga terus massif melakukan pengawasan bekerjasama dengan Satgas Pangan," ungkapnya.
"Di samping itu, kita memonitor fluktuasi harga melalui panel harga yang ada. Strategi yang kami lakukan bekerja sama Bapanas untuk memonitor perkembangan harga bapok strategis sehingga bisa memprediksi dan mengantisipasi segala hal yang dapat saja terjadi khususnya terkait harga pangan ini," jelasnya.
Baca Juga : Penjabat Gubernur Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan Warga Korban Bencana di Desa Kadundung
Dalam pertemuan ini pula, dibahas langkah konkret untuk pengendalian inflasi di daerah pada 2024 ini. Ada enam poin arahan dan penekanan Mendagri Tito Karnavian.
Pertama, gerakan tanam untuk mengatasi permasalahan terutama kenaikan harga pada cabai rawit, cabai merah, terutama pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan pada komoditas cabai rawit dan cabai merah.
Kedua, pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran. Selanjutnya, kampanyekan tidak boros pangan. Keempat, lakukan rekonsiliasi data. Kelima, melakukan gerakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Serta yang terakhir, gerakan pangan lokal.
Baca Juga : Upaya Penjabat Gubernur Temui Warga Korban Bencana di Latimojong dan Bajo Barat
Tito menerangkan, angka inflasi Indonesia berada pada urutan ke-53 terendah dari 186 negara di dunia. Di negara G20, inflasi Indonesia masuk peringkat tujuh yang terendah. Sebanyak 16 negara lainnya seperti Jepang, AS, dan yang lainnya inflasinya lebih tinggi dari Indonesia. Inflasi tahun ke tahun Indonesia pada Desember 2023 di angka 2,61 persen, turun dari angka sebelumnya 2,86 persen.
Tito pun mengingatkan agar semua daerah jangan terlena dengan inflasi yang relatif terkendali. "Jadi, berita baiknya, inflasi kita relatif terjaga. Namun, jangan sampai terlena karena tren bulan ke bulannya ada peningkatan sehingga perlu ada langkah-langkah yang diambil," ucapnya.