Sabtu, 07 Oktober 2023 10:47
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin (kiri), saat menerima Dana Insentif Fiskal Rp5,69 miliar untuk penanganan stunting dari Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/10/2023). (Foto: Pemprov Sulsel)
Editor : Nur Hidayat Said

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menghadiri Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (6/10/2023).

 

Selain Bahtiar, tujuh bupati di Sulsel mendapat undangan khusus dari Wapres Ma'ruf Amin untuk penanganan stunting lebih lanjut dengan sasaran target stunting 14 persen di 2024.

Bupati yang dipanggil, yakni Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar; Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin; Pj Bupati Sinjai, Fahsul Falah; Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani; Bupati Luwu Timur, Budiman; Bupati Enrekang, Muslimin Bando; dan Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar.

Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel

Wapres Ma'ruf Amin didampingi Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyerahkan Dana Insentif Fiskal untuk Sulsel Rp5,69 miliar.

 

Bahtiar menyebutkan Sulsel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.

"Alhamdulillah Pemprov Sulsel juga mendapatkan penghargaan dan mendapat insentif fiskal. Itu juga bersamaan beberapa kabupaten mendapatkan," sebutnya.

Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik

Ia mengakui penghargaan ini juga menjadi tantangan. Artinya, dengan adanya penghargaan harus bekerja lebih baik lagi. Dari target 14 persen pada 2024, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan SSGI 2022 sebesar 27,2 persen. Bahkan, beberapa kabupaten masih di atas 30 persen.

Bahtiar menjelaskan dua faktor besar yang memengaruhi stunting, yaitu persoalan pangan, air bersih serta sanitasi. Begitu menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel, ia langsung bergerak cepat dalam penanganan stunting sebagai salah satu program prioritasnya yang juga merupakan program prioritas nasional. Penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pelibatan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih baik. Ini lebih integral dan terpadu. Aplikasi penanganan stunting yang kami bangun ini akan melibatkan potensi pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota bahkan dari pusat, bahkan relawan," ucapnya.

Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan

Tidak kalah pentingnya, peranan dan dukungan legislatif untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting adalah masalah mendasar dan perlu dukungan penganggaran.

"Masalah mendasar di negeri ini namanya stunting. Jangan sampai kita tidak fokus pada hal yang mendasar bagi masyarakat," ucapnya.

Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat pun bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Selain itu, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Baca Juga : ASN Pemprov Sulsel Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas Jelang Pilkada Serentak

Ia menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018. "Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," tutur Wapres.

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di hadapan para kepala daerah, ia meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.

"Saya minta kepada Saudara-Saudara pejabat gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," terangnya.

Baca Juga : Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gowa

 

BERITA TERKAIT