RAKYATKU.COM, LUWU TIMUR - DPRD Luwu Timur berkonsultasi ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), Selasa (26/9/2023), di Jakarta.
Konsultasi dilakukan untuk menyikapi konflik lahan yang terjadi di Luwu Timur, salah satunya IPPKH Blok Tanamalia antara PT Vale Indonesia dengan ratusan warga yang menggarap lahan di lokasi tersebut.
Diketahui, eksplorasi lahan di Blok Tanamalia oleh PT Vale selaku pemegang izin IPPKH sebelumnya terhambat aksi penolakan yang mengatasnamakan Aliansi Petani Lada Loeha Raya.
Baca Juga : PT Vale Raih Perpanjangan Izin Operasi hingga 2035
Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin, bersama rombongan yang terdiri atas Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur, tokoh pemuda Loeha Raya, serta perwakilan PT Vale, difasilitasi Dewan Kehutanan Nasional, Abdul Rahman Nur.
Kedatangan mereka diterima Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, Muhammad Said.
Aripin mengatakan hasil pertemuan dengan KLHK akan menindaklanjuti penanganan dan penyelesaian konflik di lahan IPPKH seluas 17.239,28 hektare dengan mendorong terbentuknya tim independen.
Baca Juga : PT Vale Indonesia Beri Layanan Trauma Healing Anak Korban Bencana di Luwu
"Karena ini merupakan masalah yang baru terjadi, di mana warga bercocok tanam di lahan konsesi PT Vale sehingga terjadi konflik saat lahan itu akan digarap perusahaan tambang," ujarnya, Rabu (27/9/2023).
Tim independen, kata Aripin, akan diisi para stakeholder terkait dalam masalah konflik lahan tambang tersebut. Dengan tujuan, kegiatan eksplorasi bisa tetap berjalan selaku pemegang IPPKH dan menguntungkan masyarakat Loeha Raya sehingga tidak terjadi masalah yang berkepanjangan.
"Tim independen ini selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kita masih menunggu jadwal dari Kementerian LHK," ucapnya.
Baca Juga : PT Vale Luncurkan Program Pengembangan Kualitas Pendidikan Se-Loeha Raya
Ketua DPRD Luwu Timur pada rapat dengar pendapat sebelumnya telah menyuarakan dukungan agar perusahaan berkolaborasi bersama Masyarakat, hidup berdampingan yang saling menguntungkan.
Ada empat hal yang ditekankan. Pertama, harus ada pengganti biaya investasi atau ganti untung untuk masyarakat yang terdampak tambang.
Kedua, peningkatan kapasitas angkatan usia kerja dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat yang terdampak.
Baca Juga : PT Vale Fasilitasi 29 Anak Muda Luwu Timur Menuju Pendidikan Tinggi
Ketiga, mengutamakan kontraktor lokal masyarakat Loeha Raya.
Keempat, PT Vale mendukung pengembangan perekonomian masyarakat Loeha Raya melalui program CSR.
Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Muhammad Siddiq B.M., menambahkan PT Vale sudah beroperasi selama 55 tahun dan berbagai masalah diselesaikan dengan baik melalui fasilitasi pemerintah daerah.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Ajak Dukung Keberlanjutan PT Vale di Luwu Timur
Mengingat kewenangan kehutanan ada di pemerintah provinsi dan pusat, menurutnya pihak KLHK untuk turut mengambil peran fasilitasi penanganan konflik tenurial di Luwu Timur.
Hal serupa disampaikan, Kepala DLH Luwu Timur, Andi Makaraka, yang juga mantan kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur.
Menurutnya, hutan di Luwu Timur sebagian besar telah dimiliki pemegang IUP dan posisi ini akan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat bila tidak ditangani dengan baik. Makanya, diperlukan model penyelesaian yang konkret dan butuh dukungan dari KLHK.
Tokoh Pemuda Tidak Mau Konflik Terjadi
Tokoh pemuda Loeha Raya, Rustam, yang mendampingi rombongan DPRD Luwu Timur ke KLHK menyampaikan pihaknya datang untuk turut memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mencari titik temu untuk menyelesaikan konflik.
"Karena semakin lama kita larut, maka semakin merugikan masyarakat. Kami semata-mata ingin menyelesaikan konflik atas eksplorasi lahan Tanamalia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak mau eksplorasi lahan ini membuat masyarakat kehilangan mata pencarian. Jadi, kita mau win-win solution," ungkap dia.
Untuk itu, selain mendukung masyarakat agar bisa menerima perusahaan tambang, pihaknya juga meminta PT Vale merincikan program yang ditawarkan.
"Jangan sampai Vale cuma ambil hasil buminya, lalu kami ditelantarkan. Kita ingin ada pemberdayaan ekonomi baru, masalah ketenagakerjaan, infrastruktur, pendidikan. Itu menjadi alasan inisiatif saya untuk datang ke Jakarta,” ungkapnya.
Ia mengklaim apa yang dilakukan ini sudah tepat untuk menyelesaikan perkara yang ada di sana.
“Langkah ini sudah tepat sebagai upaya menyelesaikan perkara. Karena saya rasa, semakin lama kita larut dalam konflik, ujungnya akan merugikan semua pihak. Itu yang tidak kita inginkan. Kita ingin kehadiran PT Vale untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan Loeha Raya menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Luwu Timur," tuturnya.