RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara virtual, Senin (11/9/2023).
Bahtiar mengikuti rakornas ini bersama kepala daerah se-Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.
Mendagri Tito dalam arahannya menyebut secara umum inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.
Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel
"Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat," katanya.
Mendagri Tito juga meminta agar kepala daerah bersama TP PKK memasifkan kampanye Setop Boros Pangan. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.
Pada kesempatan ini, juga disampaikan pemaparan dari Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, TNI, dan sejumlah stakeholder terkait pangan lainnya.
Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengatakan pengendalian inflasi di Sulsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan semua stakeholder lainnya.
Ia memaparkan, selama triwulan II 2023, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah Rp165,05 triliun. Tercatat inflasi Sulsel pada Agustus 2023 sebesar 3,53 persen, sementara inflasi nasional 3,27 persen.
"Deflasi tertinggi di Kota Palopo -0,23 persen, dan deflasi terendah di Kabupaten Bulukumba -0,04 persen," ungkap Bahtiar.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Bahtiar mengimbau para kepala daerah agar turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok dan serius melakukan penanganan inflasi. Selain itu, meminta agar mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit.
Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar mengungkapkan ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan inflasi, yakni memperbanyak pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.