RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pengendalian subsidi BBM makin berfokus pada penerima yang berhak melalui penggunaan QR Code di lembaga penyalur, SPBU. Langkah ini dianggap efektif dalam mengontrol subsidi.
Pakar Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Marsuki DEA, menjelaskan pengendalian subsidi BBM adalah langkah yang perlu dilakukan. Menurutnya, jika tidak ada pengendalian, dampaknya akan sangat berat bagi semua pihak, terutama bagi anggaran pemerintah yang tersedot.
"Ini strategi yang tepat untuk menjaga distribusi BBM secara tepat kepada masyarakat yang berhak. Mereka harus jadi target kebijakan subsidi bahan bakar," ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas ini, Sabtu (3/6/2023).
Baca Juga : Usulan Pemprov Sulsel Larang Penunggak Pajak Beli BBM Bersubsidi Tuai Kritik
Mantan rektor salah satu institut di Kota Makassar ini mengapresiasi terhadap sistem distribusi subsidi BBM yang saat ini dinilai tepat sasaran. Menurutnya, pengurangan subsidi juga dapat membuat kebijakan fiskal lebih efektif dalam mendukung sektor usaha yang lebih produktif.
Pendekatan subsidi yang difokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, menurutnya, berdampak pada pemanfaatan dana APBN yang seimbang untuk berbagai kebijakan pembangunan yang direncanakan.
Ia menambahkan, anggaran fiskal yang telah ditetapkan dapat mendukung sektor usaha produktif yang terkait dengan beberapa kementerian, seperti sektor pertanian, industri dan pengolahan, perdagangan, komunikasi dan transportasi, serta pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, subsidi BBM yang sebelumnya menjadi beban negara dapat dikurangi secara bertahap.
Baca Juga : Jamin Kuota BBM di Bone Aman, Pj Bupati Bone: Jangan Panic Buying!
"Dampak positifnya tecermin dari beberapa tren beberapa indikator perekonomian yang terus membaik. Seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pengangguran dan kemiskinan yang menurun walaupun memang relatif jumlahnya masih banyak," katanya.
Selain itu, cadangan devisa juga mengalami surplus dalam beberapa waktu terakhir, inflasi terkendali, dan nilai tukar yang tetap stabil, meskipun masih relatif rendah. "Ini semua tentu pencapaian sangat positif," ucapnya.
Marzuki menyatakan, dampak positif tersebut juga tercermin pada peningkatan beberapa indikator perekonomian. "Seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pengangguran dan kemiskinan yg menurun walaupun memang relatif jumlahnya masih banyak, cadangan devisa yang surplus untuk beberapa waktu terakhir, inflasi terkendali, dan nilai tukar yang tetap stabil," bebernya.
Baca Juga : Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Ekonom Sebut Penyesuaian Pertamina Sudah Tepat
Transaksi QR Code di Sulawesi Capai 99 Persen
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengungkapkan di Sulawesi rata-rata transaksi menggunakan QR Code telah mencapai 99 persen.
"Dalam delapan hari terakhir, periode 16 sampai 23 Mei, jumlah transaksi pembelian BBM subsidi di enam provinsi, yakni Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara terdapat 336.776 transaksi. 332.748 di antaranya sudah bertransaksi menggunakan QR Code," paparnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel: Konsumsi BBM Nonsubsidi Tinggi Indikasi Ekonomi Sehat
Fahrougi juga menghimbau agar masyarakat yang belum mendaftar untuk subsidi tepat segera mendaftarkan kendaraannya. Sebab, sekarang mereka tidak dapat membeli solar subsidi jika tidak memiliki QR Code. Jika ada konsumen yang belum mendaftar, tetapi membutuhkan BBM, mereka dapat membeli produk diesel nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex.