RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri kegiatan Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) di Kantor Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (3/2/2023).
Gema Patas merupakan program Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Mengusung tema Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok, Andi Sudirman mengajak masyarakat memasang patok batas di tanah milik masing-masing.
Baca Juga : Helikopter Pembawa Bantuan Berhasil Mendarat di Latimojong Luwu, 8 Warga Ikut Dievakuasi
"Patok batas tanah ini penting agar setiap pemilik lahan atau tanah memiliki kesadaran dalam menjaga batas-batas tanahnya. Secara langsung bersepakat dengan tetangga mengenai batas tanah masing-masing," ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, tanda batas ini dapat memberikan informasi ke masyarakat bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik dan memberikan kepastian hak miliki.
"Yang paling penting ada surat yang menegaskan bahwa di sinilah batasnya tanahnya ini, ada kepemilikan dan sah untuk di miliki. Sehingga permasalahan sengketa batas yang selalu terjadi dan konflik terhadap masyarakat itu dapat teratasi," kata Andi Sudirman.
Andi Sudirman juga mengapresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang hadir menyelesaikan satu per satu sengketa batas dan konflik kepemilikan lahan atau tanah.
Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Sulsel, Tri Wibisono, mengungkapkan dari pencanangan Gema Patas
satu juta patok seluruh Indonesia, untuk 2023 ini Sulsel mendapat jatah sertifikat 160 ribu.
"Kami di BPN Sulsel menargetkan dengan program PTSL sebanyak 136.575 sertifikat gratis dapat terealisasi hingga akhir tahun 2023," ucap Tri Wibisono.
Baca Juga : 12 Ribu Warga Terdampak Banjir di Wajo, Water Treatment Dihadirkan untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih
Gema Patas yang Kementerian ATR/BPN ini dilangsungkan secara serentak seluruh Indonesia dan berpusat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Program ini sekaligus sebagai gerakan melawan mafia tanah.