RAKYATKU.COM, KENDARI - Pembelian solar subsidi menggunakan QR Code resmi diterapkan. Beberapa kabupaten/kota di Indonesia memulai program tersebut, termasuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Penjabat Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, menyambut baik hal ini sebagai sebuah langkah mengerucutkan konsumsi solar subsidi bagi kepada konsumen yang berhak.
"Saya setuju dengan itu (pembelian solar menggunakan QR Code) sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Dalam hal ini kami akan menyosialisasikan penggunaaan QR Code bisa semakin masif di masyarakat," ujar Asmawa dalam rilis pers yang diterima Rakyatku.com, Senin (16/1/2023).
Baca Juga : Usulan Pemprov Sulsel Larang Penunggak Pajak Beli BBM Bersubsidi Tuai Kritik
Asmawa menilai, sistem pembelian solar yang mewajibkan QR Code menjadi rangkaian dari program subsidi tepat paralel dengan mekanisme digitalisasi. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkot Kendari.
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan sedikitnya 71 kabupaten/kota se-Indonesia telah memberlakukan pemakaian QR Code.
Terkait dengan kebijakan ini, Fahrougi mengungkapkan tidak semua kabupaten/kota langsung menerapkannya. Ia menuturkan hal itu tergantung pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
Baca Juga : Jamin Kuota BBM di Bone Aman, Pj Bupati Bone: Jangan Panic Buying!
"Pertamina hanya menyiapkan infrastrukturnya saja, sedangkan kapan diterapkan itu tergantung pemda karena mereka yang mempunyai kebijakan/produk hukum," ucapnya.
Fahrougi menjelaskan, untuk memperoleh QR Code terlebih dahulu harus dilakukan pendaftaran melalui laman subsiditepat.mypertamina.id. Pendaftaran subsidi tepat ini akan mengolah data pengguna dari aspek jenis kendaraan, data kependudukan, serta peruntukakan konsumsi BBM, baik untuk pribadi atau komersial.
Data yang tekonfirmasi dan dinyatakan berhak untuk memperoleh solar subsidi, kata Fahrougi, dapat mengunduh barcode khusus (bisa dicetak atau disimpan dalam format digital) untuk ditunjukkan kepada operator SPBU saat melakukan transaksi pembelian solar.
Baca Juga : Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Ekonom Sebut Penyesuaian Pertamina Sudah Tepat
"Dengan implementasi transaksi menggunakan QR Code ini, maka penyaluran bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Pertamina juga lebih mudah dalam mengontrol," tuturnya.
Dengan implementasi transaksi QR Code, Fahrougi berharap penyalahgunaan solar subsidi dapat ditekan dan lebih tepat sasaran.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Polri telah mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi kurang lebih 1.422.263 liter sepanjang 2022 lalu.
Baca Juga : Pemprov Sulsel: Konsumsi BBM Nonsubsidi Tinggi Indikasi Ekonomi Sehat
Data penyalagunaan BBM subsidi didominasi BBM jenis solar. BPH Migas menyebut penyalagunaan BBM subsidi kurang lebih 1.422.263 liter setara Rp17 miliar. Modus operandinya, salah satunya pembelian berulang-ulang di SPBU dengan tangki modifikasi.