RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut bahwa informasi data yang akurat sangat mendukung dalam membangun kebijakan.
Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Sulsel terkait Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022, di Claro Hotel pada Rabu (14/9/2022).
Baca Juga : Pertama Kali Jabatan Eselon II Pemprov Sulsel Dilakukan Melalui Sistem Manajemen Talenta
"Harapan kita dengan data yang akurat dan lebih terupdate, bisa menjadi acuan kami untuk mengambil kebijakan untuk tahun depan. Karena ini bisa menjadi dasar untuk kebijakan pemerintah termasuk termasuk penyaluran bantuan sosial dan intervensi perekonomian," katanya.
Dikatakan, bahwa hal ini tidak terlepas dari arahan Presiden RI, Joko Widodo mengenai percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Pemprov tentu mendukung BPS Sulawesi Selatan yang akan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022," sebutnya.
Baca Juga : Gubernur Andi Sudirman Resmikan Rehab 136 Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Sulsel
Regsosek merupakan reformasi sistem perlindungan sosial yang diarahkan pada perbaikan basis data.
"Satu data perlindungan sosial yang dihasilkan dari Regsosek sangat menentukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Serta sangat bermanfaat untuk perbaikan program perlindungan sosial dan perberdayaan masyarakat," ungkapnya.
Gubernur termuda di Indonesia ini pun menghimbau kepada seluruh stakeholder, baik TNI, Polri, Bupati/Walikota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan instansi otonom, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi sosial kemasyarakatan, serta seluruh warga masyarakat sulawesi selatan untuk berkolaborasi dan membantu kelancaran pendataan regsosek.
Baca Juga : Momen Gubernur Sulsel Tinjau Posko AJU operasi Pencarian Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 di Balocci
Lebih lanjut, "semoga pendataan Regsosek dapat berjalan lancar dan menghasilkan satu basis data terpadu untuk perbaikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menuju sulawesi selatan yang sejahtera," jelasnya.
Turut hadir jajaran Forkopimda Sulsel, OJK, Kepala BPS Sulsel, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel, serta dari instansi vertikal.