RAKYATKU.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyambut baik langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah membantu menyalurkan bantuan vaksin dalam mengakselerasi pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) .
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) yang telah memberikan bantuan vaksin PMK tahap pertama sebanyak 4.900 dosis untuk Provinsi Jambi," ungkap Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat memimpin apel siaga PMK dan peninjauan vaksinasi pertama di Lapangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Jambi, Senin (27/6/2022).
Abdullah menyebutkan bantuan vaksin yang sudah diterima ini akan sangat bermanfaat dalam penanganan ternak yang terkena PMK sekaligus mempercepat pengendalian dan penanggulangan PMK di Jambi.
Baca Juga : Mentan RI Amran Tinjau Lokasi Sebelum Kunker Presiden Jokowi di Bone
"Bantuan vaksin ini menunjukkan kehadiran pemerintah secara serius dalam pengendalian PMK di tanah air," kata Abdullah.
Abdullah mengungkapkan pemerintah Jambi melalui dana Belanja Tidak Tetap (BTT) telah mengalokasikan Rp1,9 miliar untuk pembelian obat-obatan, sarana prasarana, sosialisasi, dan pendampingan untuk pengendalian dan penanggulangan PMK.
Abdullah menjelaskan, untuk pelaksanaan vaksinasi PMK dapat segera dilakukan untuk mencegah penyebarluasan penyakit ini. "Kita harapkan upaya pencegahan ini dapat mengurangi kerugian ekonomi yang dialami peternak. Selain itu, dalam mempersiapkan penyediaan hewan kurban untuk Lebaran Iduladha dapat menjadi lebih baik.
Baca Juga : Mentan Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp410 Miliar untuk Bencana di Sulsel
Menurut Abdullah, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan PMK di Jambi. Pihaknya pun akan melibatkan tenaga kesehatan hewan yang terdiri atas 64 orang dokter hewan, 107 paramedik, dan 117 inseminator dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Mari kita semua bersama dan bersinergi sekuat tenaga agar PMK dapat ditanggulangi secara maksimal sehingga kasus PMK di Provinsi Jambi dan Indonesia akan menurun bahkan menghilang dan negara kita bisa bebas PMK kembali," tuturnya. (*)