BANTAENG -- Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyiapkan lahan seluas 1,1 hektare untuk pembangunan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) kabupaten Bantaeng, tahun ini. Hibah lahan itu mulai dalam proses persetujuan DPRD Bantaeng, Kamis, 17 Februari 2022.
Proses hibah lahan ini dibahas dalam sidang paripurna DPRD Bantaeng. Selain menyerahkan pembahasan hibah lahan kampus UMI Bantaeng, Pemkab juga menyerahkan pembahasan rencana ruislag lahan ke PT Huadi Nickel Alloy dan hibah lahan untuk Koramil kepada Kodim 1410/Bantaeng.
Kampus UMI Bantaeng ini rencananya akan dibangun di Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang. Selama ini, Pemkab Bantaeng memang telah menjalin kerja sama dengan UMI untuk pembangunan kampus ini. Jika kampus UMI terbangun di Bantaeng, maka ini menjadi kampus pertama yang ada di Bantaeng.
Baca Juga : Ilham-Kanita Unggul Telak di Debat Pertama Pilkada Bantaeng
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengatakan, rencana pembangunan kampus ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan SDM di daerah ini. Dia menyebut, pembangunan ini juga menjadi bagian untuk mengakselerasi peningkatan SDM dan program pengentasan kemiskinan.
"Kehadiran kampus ini diharapkan untuk menjadi salah satu upaya penataan jenjang pendidikan anak-anak kita di Bantaeng," jelas dia.
Dia berharap, keberadaan kampus ini dapat mempermudah anak-anak Bantaeng untuk mengenyam dunia pendidikan terutama jenjang strata satu dan magister. Menurutnya, keberadaan kampus ini akan mengurangi beban biaya kuliah anak-anak muda di Bantaeng.
Baca Juga : Ilham Azikin Paparkan Program Kuliah Gratis ke Gen Z Bantaeng
Selain menyerahkan dokumen hibah lahan kampus UMI Bantaeng, eksekutif juga menyerahkan dokumen tukar lahan PT Huadi Nickel Alloy dan hibah lahan pembangunan Koramil untuk Kodim 1410/Bantaeng. Dokumen-dokumen ini kemudian akan dibahas di panitia khusus (Pansus) DPRD Bantaeng.
Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad mengatakan, DPRD akan segera membentuk Pansus untuk segera menyelesaikan pembahasan ini. Rencananya, Pansus akan mulai membahas ketiga dokumen ini, Jumat, 18 Februari 2022.
"Besok, kita sudah mulai membahas. Kita harapkan semua pihak yang terkait bisa hadir untuk memberikan rasionalisasi kepada kami," jelas dia.