RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengupayakan percepatan penyelesaian pengadaan lahan jalan akses Makassar New Port (MNP) untuk mengejar pencapaian target salah satu proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan tersebut.
“Ini merupakan percepatan penyelesaian pengadaan lahan yang paling cepat. Pemerintah sudah berkomitmen akan hal ini karena kita tahu persis MNP ini memiliki posisi yang sangat strategis,” kata Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP, Febry Calvin Tetelepta.
Hal ini Ia sampaikan dalam acara Serah Terima Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Akses MNP di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Baca Juga : Wakil Ketua Komisi V DPR RI Tinjau Proyek Pembangunan Jalan Akses Tol MNP
Untuk memastikan percepatan pengadaan lahan ini, KSP telah melakukan sejumlah rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan Kota Makasar, PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo (Persero), Pemda dan jajaran forkopimda lainnya. Serangkaian rapat koordinasi debottlenecking ini pun dilaksanakan minimal sebulan sekali dan telah berjalan sejak Oktober 2021.
“Tentunya, meskipun masih ada beberapa proses pembebasan yang masih berjalan, namun saat ini sebesar 59,85 persen lahan telah siap untuk dapat diserahterimakan,” lanjut Febry.
Pemerintah pun akan mengebut persiapan Groundbreaking Pembangunan Jalan Tol Akses MNP yang diproyeksi menjadi Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia ini. KSP mengatakan Groundbreaking ditargetkan untuk dilaksanakan pada 16 Februari mendatang.
Baca Juga : Pengembangan Mandalika Tidak Berhenti pada Gelaran MotoGP
Sementara itu, sejumlah lahan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sudah dibebaskan pun telah diserahkan oleh PT. Pelindo kepada Kementerian PUPR dan ke PT Jalan Tol Seksi Empat selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Jalan tol ini dapat dibangun untuk meningkatkan arus logistik. Serah terima lahan ini dilakukan secara parsial karena sebagian belum dibebaskan. Oleh karenanya, kami harapkan bantuan dari Pemda Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar untuk mempercepat pembebasan lahan agar pembangunan jalan tol ini dapat selesai sesuai target,” kata Abram Elsajaya Barus selaku Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. (*)