RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Hingga Desember 2021 tercatat baru sekitar 50 Mall Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Padahal saat transformasi digitalisasi pemerintahan belum terbangun secara optimal, MPP menjadi kebijakan antara yang krusial sebagai rumah penghubung kehadiran negara/pemerintah dengan masyarakat.
Untuk itu, akselerasi penyediaan MPP di seluruh kabupaten/kota di tanah air terus diharapkan, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang baru memiliki 3 MPP.
"Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki 3 MPP yang sudah disahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Selayar," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (31/1/2022).
Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel
Wapres menyebutkan terdapat MPP lainnya yang sudah beroperasi seperti MPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun sayangnya belum disahkan oleh KemenPAN RB.
"Seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden 89 Tahun 2021, MPP Provinsi ini agar dialihkan ke Pemkot/Pemkab," ujarnya.
Oleh sebab itu, Wapres berharap pada 2022/2023 semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terlebih kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan KemenPAN RB dapat segera menyelenggarakan MPP.
Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik
"Bisa mencontoh pemerintah daerah lain, bagi yang belum bisa mencari contoh dari daerah yang sudah (memiliki MPP) dengan metode ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Jika ada contoh yang bagus bisa menjadi model. Salah satu yang saya lihat, daerah yang memiliki MPP bagus sekali itu Kabupaten Banyuwangi," pinta Wapres.
Lebih jauh, Wapres menegaskan penyelenggaraan MPP tidak harus dengan membangun gedung baru, namun bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital dan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu Pelayanam Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas PMPTSP.
"Kita berharap manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah," pungkasnya.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Menanggapi arahan Wapres, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan bahwa dirinya akan berupaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki MPP pada 2022/2023.
"Memang MPP di Sulawesi Selatan saat ini baru ada 3 yaitu di Kabupaten Barru, Kabupaten Selayar dan Kota Palopo. Tentu harapannya adalah bagaimana pada 2022/2023 ini bisa dilaksanakan juga di 21 kabupaten/kota yang belum melaksanakan sistem MPP," ujarnya.
Bupati Barru, Suardi Saleh mengakui bahwa keberadaan MPP tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga daerah.
Baca Juga : ASN Pemprov Sulsel Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas Jelang Pilkada Serentak
"Terasa sekali memang kemanfaatan MPP ini, (masyarakat) sekali datang bisa mendapatkan berbagai layanan yang ada. Bagi daerah, salah satu hasilnya tingkat investasi di Kabupaten Barru (saat ini) termasuk 5 besar di Sulawesi Selatan," tuturnya.
Usai memimpin rapat, Wapres meninjau produk UKM unggulan Sulawesi Selatan di Pendopo Kantor Gubernur. Adapun UKM yang ditampilkan di antaranya berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat, UKM kerajinan Atap Konjo dari Bulukumba berupa produk peralatan rumah tangga dari daun lontar, UKM pengrajin Perak Borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera, serta UKM CV Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket, dan gula tala.