RAKYATKU.COM -- Seluruh daerah di Sulsel didorong menjadi kabupaten/kota layak anak. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikannya salah satu program prioritas.
Harapan ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A, Dalduk & KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Hj Fitriah Zainuddin.
Fitriah memimpin rapat koordinasi kabupaten/kota layak anak di Hotel Remcy, Makassar, 29-30 November 2021. Rapat itu membahas penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Buka Musrenbang RPJPD dan RKPD Tahun 2025, Target Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,82 persen
Rapat koordinasi dihadiri staf Dinas DP3A, Dalduk & KB Provinsi Sulsel dan salah satu mitra DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulsel, yakni Fakultas Psikologi UNM.
Fitriah menjelaskan, pemerintah provinsi mendorong 24 kabupaten/kota menjadi KLA. Secara umum dilihat berdasarkan program pemenuhan hak sipil dan pelayanan informasi bagi anak.
Juga dinilai berdasarkan pertimbangan keikutsertaan atau partisipasi anak dalam pembangunan di tiap pemerintah daerah.
Baca Juga : Silaturahmi Perwakilan Buruh Se Sulsel dengan Penjabat Gubernur
“DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulsel berupaya menjembatani semua hak anak agar bisa masuk dalam rencana kegiatan, program, dan kebijakan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah. Kami tengah membangun komitmen dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Fakultas Psikolog UNM,” katanya.
Fitriah Zainuddin mengungkapkan keinginannya agar 24 kabupaten/kota agar dapat memenuhi kriteria sebagai kabupaten layak anak.
Melalui rapat koordinasi KLA, diharapkan untuk daerah yang belum memenuhi kriteria KLA mampu melaksanakan semua klaster-klaster yang ada dengan membentuk Puspaga dan juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
Baca Juga : Bunda PAUD Sulsel Gelar Bakti Sosial Operasi Celah Bibir dan Lelangit pada Anak
Di sela-sela rapat koordinasi KLA, DP3A-Dalduk KB bersama Fakultas Psikologi UNM menandatangani nota kesepahaman (MoU).
"Kerja sama ini diharapkan dapat melahirkan psikolog-psikolog yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya," ujar Fitriah.