RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir menekankan untuk diusut kasus mogok kerja yang dilakukan pegawai honorer Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.
Aksi mogok kerja tersebut dilakukan karena selama dua pekan gaji mereka menunggak.
"Saya minta Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam siapa otak dan apa maksud dari semua ini," ucapnya saat ditemui di DPRD Kota Makassar, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga : Basdir Terpilih Jadi Ketua IKA Alumni SMK Negeri 4 Makassar
Legislator Fraksi Golkar ini, menduga aksi tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan memiliki kepentingan lain di Dinsos.
"Sekarang Dinas Sosial melakukan audit jangan sampai gerakan aksi unjuk rasa ini ditunggangi oleh kepentingan oleh oknum-oknum yang tidak mau ada audit yang dilakukan inspektorat," terangnya.
Ia menyayangkan aksi tersebut berakibat pelayanan masyarakat sempat ditutup. Mereka boleh saja menyampaikan tuntutannya, namun pelayanan harus tetap jalan.
Baca Juga : Erik Horas Berpotensi Kembali ke Kursi Pimpinan DPRD Makassar
"Silakan aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat, tetapi tugas Anda sebagai pelayan masyarakat tetap Anda jalankan. Saya menyayangkan kalau aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial itu berbuntut dengan tertundanya pelayanan," jelas Wahab.
Untuk itu, Wahab meminta agar menahan diri jika aksi tersebut dilakukan oleh tenaga honorer yang menuntut gajinya untuk dibayarkan.
"Apa yang terjadi di sana saya sangat prihatin. Kondisi tersebut tidak perlu terjadi apabila kita semua punya kemampuan menahan diri," tuturnya.
Baca Juga : Eric Horas Pimpin Rapat Monev Komisi B DPRD Makassar Triwulan I
Ia berharap agar tidak ada lagi pegawai ASN yang terlibat.