Rabu, 24 Maret 2021 08:47
Direktur Landing Bisnis Kopnuspos Indonesia, Gun Gusnadi (kanan). (Foto: Gilang Ramadhan/Rakyatku)
Editor : Nur Hidayat Said

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kehadiran Koperasi Nusantara Pos (Kopnuspos) menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

 

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Malik Faisal, koperasi ini dapat mendongkrak perekonomian.

"Kita bersyukur Kopnuspos hadir di Sulsel. Ini tentu akan jadi kemudahan bagi pelanggan, khususnya pensiunan. Ini juga tentu bisa jadi salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang ada," ujar Malik Faisal di depan awak media, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga : Hadiri Peringatan HUT Jeneponto, Pj Ketua TP PKK Sulsel Serahkan Sejumlah Bantuan

Lanjut Malik, sapaan karibnya, dirinya optimistis Kopnuspos bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Sulsel.

 

"Karena dengan adanya pelanggan, pasti perputaran uang terjadi. Kalau ada transaksi pasti PAD naik," lanjut Malik.

Sementara itu, Direktur Landing Bisnis Kopnuspos Indonesia, Gun Gusnadi, mengungkapkan alasan memilih Makassar sebagai cabang pertama karena dianggap sebagai sentral pasar. Sebab, perputaran ekonomi dan mobilitas perekonomian sangat tinggi di Makassar.

Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Buka Musrenbang RPJPD dan RKPD Tahun 2025, Target Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,82 persen

"Kita pilih Makassar ini karena pangsa pasarnya menjanjikan. Soalnya, Makassar ini sentral monilitas ekonomi di Sulawesi Selatan," ujar Gun Gusnadi.

Selain itu, Gus Gunadi membeberkan saat ini, cabangnya tidak hanya di Jalan Sultan Alauddin. Rencananya akan dibangun beberapa Rumah Prioritas lagi.

"Ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ke depannya bisa saja ada di Jalan A.P. pettarani, Ahmad Yani, dan beberapa tempat lainnya," jelas Gusnadi.

Baca Juga : Silaturahmi Perwakilan Buruh Se Sulsel dengan Penjabat Gubernur

Tingginya prospek pangsa pasar ini juga dinilai bakal membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel, khususnya Dinas Koperasi yang merupakan pembina Kopnuspos. Sebab, pengawasan Kopnuspos tidak di bawah naungan OJK, tetapi di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM.

"Kita, kan, di bawah naungan Kementerian Koperasi. Di daerah, kita di bawah binaan Dinas Koperasi. Nah, tentu saja kita optimis bisa memberikan kontribusi besar untuk PAD karena transaksi kita dalam satu bulan itu bisa sampai Rp11 miliar bahkan lebih," beber Gusnadi.

Penulis : Gilang Ramadhan