RAKYATKU.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kedatangan ini untuk menyerahkan surat penolakan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat.
Dalam gelaran KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kepala Staf Kepresidenan, moeldoko">Moeldoko, diangkat sebagai ketua umum. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrat.
"Iya (AHY ke Kemenkumham)," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Senin (8/3).
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Dampingi Menteri AHY Serahkan 50 Sertifikat Hasil PTSL di Gowa
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, Andi Arief, juga mengonfirmasi AHY akan mendatangi kementerian yang dipimpin Yasonna H. Laoly tersebut. AHY datang bersama 34 DPD Demokrat.
Sebelumnya, AHY menyerukan perlawanan kepada para pihak yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dengan penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum.
AHY tidak ingin tinggal diam dengan gerakan kudeta dari para mantan kader. "Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK-PD yg tidak sah itu. Kalau kami diam, artinya sama saja Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," kata AHY.
Baca Juga : 50 Warga Romang Polong Dapat Sertipikat Tanah Gratis
Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan dasar penyelesaian polemik Demokrat oleh pemerintah adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"AD/ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini," kata Mahfud dikutip dari rekaman video, Ahad (7/3).
Mahfud menyebut pemerintah hingga saat ini juga masih menganggap AHY sebagai ketua umum Demokrat. Sementara untuk kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara pemerintah menurutnya masih menunggu hasilnya dilaporkan ke pemerintah.
Baca Juga : Istri Moeldoko Meninggal Dunia
Sumber: CNN Indonesia