RAKYATKU.COM - Sekitar 500 kerabat korban meninggal akibat Covid-19 di Italia mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah daerah dan nasional. Mereka menuntut ganti rugi 100 juta euro atau sekitar Rp1,7 triliun.
Gugatan perdata, yang menurut para penggugat akan mereka ajukan ke pengadilan Roma, adalah terhadap Perdana Menteri Giuseppe Conte, Menteri Kesehatan Roberto Speranza dan gubernur wilayah Lombardy utara, Attilio Fontana. Juru bicara ketiga politisi itu belum bekomentar.
Italia, negara barat pertama yang terkena virus corona, telah mencatat hampir 70.000 kematian akibat Covid-19 sejak wabah muncul pada Februari, jumlah korban tertinggi di Eropa dan kelima tertinggi di dunia.
Baca Juga : Pesawat Tabrak Gedung di Italia, Orang Terkaya Rumania Bersama Istri dan Anak Tewas
Wilayah Italia yang paling terpukul adalah Lombardy, tempat pasien Covid-19 pertama terdeteksi pada 20 Februari.
Gugatan itu diajukan oleh anggota komite yang disebut "Noi Denunceremo" (kami akan pergi ke pengadilan), yang dibentuk pada April untuk mewakili kerabat orang yang meninggal di Bergamo, salah satu kota yang terkena dampak terparah di Lombardy.
"Kasus ini adalah hadiah Natal kami kepada mereka yang seharusnya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak melakukannya," kata ketua kelompok Luca Fusco.
Baca Juga : Hujan Es Hancurkan Kaca Mobil, Atap, dan Jendela Rumah di Italia
Komite itu mengatakan ketika wabah pecah di Lombardy, otoritas lokal dan pemerintah pusat gagal mengambil tindakan cepat yang dapat menghindari perlunya lockdown nasional dan kerusakan ekonomi yang ditimbulkannya.
Mereka juga mengecam dugaan kurangnya kesiapan, menuduh baik Roma maupun wilayah Lombardy tidak memiliki rencana terbaru untuk menangani kemungkinan pandemi.
"Pihak berwenang akan diminta untuk kompensasi rata-rata 259.000 euro (4,5 miliar) per orang dengan total pengeluaran sekitar 100 juta euro," kata kelompok itu.
Baca Juga : Italia Juara Piala Eropa 2020
Pada Juni lalu, "Noi Denunceremo" meminta jaksa di Bergamo untuk menyelidiki kemungkinan pertanggungjawaban pidana dalam penanganan pandemi.
Perdana Menteri Italia diinterogasi oleh jaksa selama musim panas sebagai saksi tetapi tidak dalam penyelidikan kriminal.
Sumber: Reuters