RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pembangunan infrastruktur di Sulsel makin menggeliat. Sektor swasta turut digandeng demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai program prioritas tengah digenjot. Sebut saja pembangunan Twin Tower, rehabilitasi Stadion Mattoanging, pembangunan Rest Area Sidrap dan Jeneponto, sereta masih banyak lainnya.
Pengamat Ekonomi Sulsel, Dr Agussalim menilai, langkah prioritas Pemerintah Provisi Sulsel adalah konektivitas wilayah. Hal itu bisa dicapai jika ditunjang dengan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan 10 Ton Beras untuk Korban Banjir dan Longsor di Luwu
Lalu, Pemprov Sulsel juga tengah fokus pada perbaikan sarana dan prasaran pemerintah untuk mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat. Serta membuka akses kepada wilayah-wilayah yang terpencil.
"Sesuai penyampaian Pak Gubernur bahwa semua orang tanpa terkecuali harus menikmati hasil pembangunan. Rasanya memang tidak adil jika ada orang atau kelompok masyarakat yang terisolir dan kemudian hidup di Sulsel," kata Dr Agussalim, Selasa (17/11/2020).
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas ini, pembangunan di Sulsel sangat terfokus pada sektor konstruksi. Bahkan, perekonomian Sulsel tumbuh positif pada sektor tersebut.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Reses di Palie Barru, Serap Aspirasi Warga
"Jika diperhatikan, sektor konstruksi pada kuartal ke II masih minus, namun di kuartal ke III justru tumbuh positif. Artinya, sektor konstruksi sangat ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang menggeliat," bebernya.
"Kerja pemerintah di sektor tersebut sudah kelihatan hasilnya dari perbaikan ekonomi di kuartal ke III," sambungnya.
Terkait pembangunan Twin tower, menurut Dr Agussalim, menggandeng pihak swasta adalah pilihan yang tepat. Dia yakin pembiayaan dapat di-maintenance dengan baik.
Baca Juga : Daftar Korban Meninggal Dunia Banjir dan Tanah Longsor di Luwu
"Gedung Twin Tower ini membuat saya teringat salah satu gedung yang diinisiasi oleh Gubernur Tokyo. Di mana kantor pemerintahan diintegrasikan dengan dunia usaha seperti mal. Nah, ini mirip dengan Twin Tower yang nantinya akan menyerap lapangan kerja dan menjadi gedung representative di Indonesia Timur," papar Dr Agussalim.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle Ks Dalle mengungkapkan, secara umum Sulsel memiliki pergerakan ekonomi positif dibanding provinsi lain. Bahkan, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
"Suasana ini mesti dijaga oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi semua pihak pelaku ekonomi. Koordinasi yang terbangun antara semua stakeholder dan lembaga keuangan dan pelaku usaha termasuk pemerintah untuk saat ini masih terjalin dengan baik," katanya.
Baca Juga : Helikopter Pembawa Bantuan Berhasil Mendarat di Latimojong Luwu, 8 Warga Ikut Dievakuasi
Untuk yang sifatnya terobosoan, kata Selle sapaan akrabnya, mesti diapresiasi. Termasuk pembangunan Twin Tower.
"Kami di DPRD Sulsel tidak ada masalah, kami dari awal sudah setuju. Bahkan, jika berbicara dari gagasan awal kami dari DPRD Sulsel yang mendorong pembangunan tersebut," jelasnya.
Terkait skema pendanaan, apakah tidak jadi beban bagi APBD Sulsel ke depan? Menurutnya, Twin Tower justru bakal jadi sumber pendapatan daerah dalam jangka panjang.
"Kalau dilihat potensinya di sana, Twin Tower sistemnya serah kunci (turn-key), tetapi aset kita akan bertambah signifikan. APBD sementara akan terbebani, tapi dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai aset pemprov yang sangat signifikan jika Twin Tower itu dibangun. Itu rumus dan kuncinya," bebernya.
Pihaknya tidak mempersoalkan sepanjang utang dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran karena dalam jangka panjang pasti punya dampak ekonomi yang besar bagi Sulsel.
"Terkait kontroversi, kami apresiasi sejumlah pandangan yang ada sebagai warning bahwa gagasan yang awalnya baik mudah-mudahan sampai selesai baik pula," harapnya.
Lebih lanjut, pihaknya hanya meminta Gubernur Sulsel beserta tim teknis meluangkan waktu untuk presentase secara khusus sejumlah Proyek Strategis Sulsel yang akan didorong di tahun 2021.
"Sehingga kami sebagai wakil rakyat bisa memberikan informasi yang lengkap kepada rakyat. Yang bernada miring itu biasalah, karena pembangunan baru dimulai. Mereka masih kekurangan informasi sehingga masih ada yang bernada miring," jelasnya.
"Kawasan CPI tidak boleh sepenuhnya dikuasai swasta harus ada simbol pemerintah sehingga kedepan akses jaminan untuk menjaga kepentingan publik bisa terjaga dalam jangka panjang. Utamakan menghadirkan kepentingan publik terlebih dahulu," tutup Selle yang juga merupakan Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel ini.