RAKYATKU.COM - Sejumlah warga di Jalan Kelapa Tiga Lr Mesjid Mu'min, RT 04 RW 06, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, mengeluhkan isu yang diembuskan tim atau relawan calon wali kota tertentu. Terutama terkait penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa jika tidak memilih cawali yang dimaksud, maka akan berdampak pada penerima manfaat PKH ini.
"Itu yang sering muncul dan sekarang jadi isu bahwa misal kalau kita pilih calon A dan tidak pilih calon B ini maka yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima PKH akan dicoret. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini meresahkan Pak," ucap Ucang, warga Kelapa Tiga saat menghadiri kampanye dialogis calon wali kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kamis (15/10/2020).
Baca Juga : Sudah Komitmen, Appi-Rahman Lanjutkan Perjuangan Tangani Covid-19 di Kota Makassar
Tokoh masyarakat Kelapa Tiga lainnya, Jamaluddin, menerangkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi lantaran adanya sentimen dari ketua RT/RW atau pejabat pemerintah setempat yang sudah condong ke calon lain.
"Ini memang kadang dimanfaatkan, jadi ancaman, sehingga warga takut untuk menetapkan pilihannya secara hati nurani. Kami berharap Pak Appi bisa menyelesaikan dan memberikan jaminan terkait masalah ini jika nanti terpilih," tuturnya.
PKH merupakan program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Khusus Kota Makassar berdasarkan data tahun 2019, tercatat sebanyak 22.871 jiwa penerima manfaat.
Baca Juga : Akui Kemenangan Rival dengan Kepala Tegak, Appi-Rahman Tuai Pujian
Menanggapi curhatan warga Kelapa Tiga itu, Appi sapaan Munafri meminta masyarakat tetap tenang dan tak termakan isu-isu tersebut. Menurutnya, penerima manfaat itu sudah diatur pemerintah pusat melalui pendataan yang valid.
"Saya coba jawab bahwa PKH ini adalah program pusat, kalau ada yang mau main-main dengan itu harus kita laporkan. Kita foto orangnya siapa. Kalau perlu videokan yang ancam-ancam baru laporkan," tegasnya.
Baca Juga : Sudah Sempat Crossing, RTK Ungkap Penyebab Appi-Rahman Kalah Atas Danny-Fatma Versi Quick Count
Lebih lanjut mantan pengurus BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengatakan bahwa persoalan pendataan penerima bantuan ini kerap dipolitisasi sehingga penyalurannya terkadang tak tepat sasaran.
Olehnya itu Appi menjabarkan bahwa dirinya sudah menyusun program sistem pendataan bantuan warga.
"Mengapa ini perlu karena ada banyak kasus penyaluran bantuan itu tidak tepat sasaran, ada warga yang sebenarnya harus dapat jadinya tidak dapat. Makanya nanti sistem pendataan bantuan ini kita akan libatkan Ketua RT dan Ketua RW, karena mereka yang lebih tahu, itu mungkin salah satu tugas tambahannya nanti," sambungnya.
Baca Juga : Beri Selamat Danny-Fatma, Dilan Apresiasi Appi-Rahman dan Imun
Dengan adanya tugas tambahan itulah Appi juga dalam programnya akan meningkatkan kesejahteraan Ketua RT dan RW dengan menaikan jumlah insentif perbulannya.
"Ini supaya ketua RT dan RW bisa bekerja maksimal sebab ada lagi tugas tambahannya, maka insentif akan kita naikkan dan merata tanpa syarat dan banyaknya indikator yang menyulitkan. Ketua RT dan RW juga akan dibantu sekretaris dan bendahara yang juga akan kami siapkan insentif," tutupnya.