RAKYATKU.COM - DPRD Makassar masih meradang. Rincian penggunaan dana Covid-19 tak kunjung diserahkan mitra kerja dari Pemerintah Kotta Makassar.
Legislator DPRD Makassar asal Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi menganggap klaim Pemkot Makassar melalui penjabat Wali Kota, Rudy Djamaluddin telah terbuka dalam penggunaan dana Covid-19, belum bisa dibuktikan.
"Kami (DPRD) melihatnya memang anggaran Covid di Makassar ini tidak transparan. Bahkan SKPD yang pernah kami minta belum diberikan sampai sekarang," kata Kasrudi, Rabu (7/10/2020).
Pihaknya telah melakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan mitra Komisi A DPRD Makassar untuk meminta rincian aliran dana Covid-19.
Namun, dalam rapat monitoring tersebut hanya disampaikan total anggaran yang telah digunakan. Masih banyak yang kurang terang.
"Ya total anggarannya itu Rp90-an miliar. Tapi tidak ada data yang jelas dana itu dibelanjakan untuk apa-apa saja. Padahal, itu penting agar anggaran BPBD dan Dinsos itu bisa dialihkan ke UMKM dan padat karya untuk pemulihan ekonomi," tambahnya.
Kasrudi berharap, anggaran corona ini dibuka selebar-lebarnya. Hal ini untuk menjawab dan menampik dugaan-dugaan penyelewengan anggaran.
Kasrudi berharap secepatnya bisa melihat seperti apa anggaran yang digunakan Dinkes, Dinsos, BPBD, dan instansi lainnya.
"Jadi kami di DPRD berharap kalau ada data tersebut, tolong berikan dan perlihatkan," bebernya.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian