RAKYATKU.COM, WAJO - Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Wajo, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Jumat (19/6/2020).
Pencanangan ditandai dengan pembacaan deklarasi pencanangan zona integritas oleh Kepala BPN Kabupaten Wajo, Sa'pang Allo. Dirangkaian penandatanganan piagam sebagai wujud komitmen, keinginan, sekaligus kesungguhan mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menciptakan sistem pemerintahan baik, efektif dan efisien.
Bupati Wajo, Amran Mahmud, mengatakan semua pihak merapatkan barisan memberantas korupsi di Wajo. Menurutnya, deklarasi ini merupakan langkah tepat dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.
"Saya memberikan apresiasi terhadap jajaran BPN Kabupaten Wajo, yang telah mencanangkan zona integritas, yang juga merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Wajo. Atas nama Pemkab Wajo merasa bangga menyaksikan jajaran BPN Kabupaten Wajo, yang telah bertekad bekerja bebas dari korupsi dan birokrasi bersih," kata Amran Mahmud.
"Saya telah melihat jiwa yang berkarakter dari jajaran BPN Wajo yang telah mencanangkan zona integritas bebas korupsi dan menciptakan birokrasi bersih," ujar Amran Mahmud.
"Zona integritas merupakan predikat bagi instansi pemerintah yang memiliki komitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai upaya mencegah korupsi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik," bebernya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan, mengatakan BPN Wajo sudah memenuhi standar pelayanan untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
Subhan mengaku, pihaknya sudah melakukan survei terhadap kinerja dan standar pelayanan yang dilakukan oleh BPN Wajo. "Zona integritas tidak hanya seremonial, tapi harus diraih," ujar Subhan.
Kepala Kantor BPN Provinsi Sulsel, Bambang Triyono, mengatakan pencanangan zona integritas harus nyata, jangan hanya seremonial.
Bambang berharap agar jajaran BPN Wajo transparan dalam memberikan pelayanan, tarif pembayaran harus dipampang, muat di website dan media sosial lainnya. "Saya harap BPN Wajo harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," ujar Bambang.
Menurut Bambang, komitmen untuk bebas korupsi dan birokrasi bersih, harus dimulai dari atasan dan turun ke bawahan. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam bekerja, agar bawahan bisa berlari kencang.
Dia juga menekankan pentingnya kecepatan, kecermatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kita harus memiliki kecermatan, sopan santun, dan standar pelayanan yang jelas dalam memberikan pelayanan," ujarnya.
Bambang menyampaikan, BPN Wajo telah berbenah dengan melakukan renovasi ruangan dan loket. Adapun program kerja BPN Wajo tahun 2020 berupa target pemetaan 27.000 bidang tanah.
Yang mana saat ini sudah mencapai 60 persen dari target penerbitan sertifikat sebanyak 7.500. Sudah empat desa yang sudah terpetakan dan lengkap administrasi sehingga jauh dari potensi konflik.
"Kami optimis bisa mencapai target untuk pemetaan bidang tanah sebanyak 27.000 bidang tanah tahun 2020," ujarnya.