RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pandemi virus Corona atau Covid-19 telah berdampak pada semua kalangan. Tidak hanya pada pelaku ekonomi, tetapi juga terhadap guru honorer.
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Irman Yasin Limpo, meminta agar ada relaksasi pembiayaan bagi guru honorer di dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah menghitung dalam bentuk pembayaran bulanan, bukan lagi dengan parameter-parameter yang banyak.
"Ini situasi darurat, makanya segala regulasi harus dimudahkan, dengan mengedepankan pertimbangan kemanusiaan. Guru honorer bisa saja kolaps kalau tidak ada relaksasi dari pemerintah," kata None, sapaan akrab Irman YL, Selasa, 31 Maret 2020.
Bakal calon Wali Kota Makassar ini meminta, semua syarat agar guru mendapatkan insentifnya bisa dipermudah. Jika pada kondisi normal ada banyak parameter yang harus dipenuhi, untuk saat ini sebaiknua ada kelonggaran.
"Walaupun berstatus honorer, tetapi para guru ini sudah sangat berjasa. Dengan kondisi seperti saat ini, kesejahteraan mereka harus tetap diperhatikan," ujar Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini.
Diketahui, None memang cukup getol memperjuangkan nasib tenaga honorer. Februari lalu, sebelum pandemik Covid-19, sebagai Ketua Pengurus Besar PGRI, ia datang ke Senayan menemui Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Ia memperjuangkan agar dilakukan revisi Undang-undang ASN secara meluas terkait tenaga honorer.
PGRI memohon untuk diberikan kesempatan pada tenaga honorer dari kedua kategori (K2 dan non-K) baik pendidik maupun tenaga kependidikan, untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan PPPK. Lebih diutamakan lagi bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun agar diprioritaskan, mengingat bentuk pengabdiannya yang luar biasa selama ini.
Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah segera memberlakukan pembayaran upah minimum minimal setara dengan UMR kepada para tenaga honorer di sekolah baik negeri maupun swasta. (*)