RAKYATKU.COM - Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) dilantik jadi anggota DPRD Makassar dalam masa hukuman. Dia divonis harus menjalani rehabilitasi selama sembilan bulan.
RTQ selamat. Dia sempat diancam dicopot dari PPP jika pengadilan menjatuhkan vonis penjara. Ternyata hanya rehabilitasi. Ancaman dicabut, RTQ dilantik Jumat (14/2/2020).
Pelantikan itu mendapat kritikan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).
"Mana mungkin mantan napi (narapidana) dipanggil terhormat," sindir Ahmad Tang, direktur Kopel Makassar, Sabtu (15/2/2020).
Dia bilang, merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54, narkoba dilarang karena merusak dan merupakan barang haram.
Jika anggota DPRD terlibat kasus narkoba, mestinya tidak ada toleransi untuk dipertahankan.
"Mestinya partai tidak mengakomodasi. Tidak ada toleransi. Harus di-PAW atau dipecat dari partai. Ini persoalan moralitas. Apalagi duduk di lembaga DPRD yang terhormat. Ini akan mencederai lembaga DPRD itu sendiri," urai Ahmad.
Ahmad menyebut, kasus narkoba termasuk extraordinary crime. Disamakan dengan kasus korupsi dan terorisme. Dia menyayangkan seseorang yang pernah terlibat kejahatan narkotika menjadi wakil rakyat di tempat yang terhormat.
Ahmad menyebut anggota DPRD merupakan orang-orang terhormat. Mereka menduduki kursi DPRD setelah dipilih secara langsung oleh warga. Anggota Dewan merupakan cerminan dari masyarakat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menyebut pihaknya hanya menjalankan sesuai peraturan yang ada.
Adapun pelantikan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan tim hukum DPRD Makassar. Di sisi lain, RTQ telah memili SK sebagai anggota DPRD Makassar.
"Waktu pelantikan secara bersamaan yang bersangkutan tak dilantik karena tak bisa keluar dari Polres," ungkap Rudi.
RTQ sendiri belum memberikan pernyataan kepada wartawan. Usai pelantikan, dia langsung meninggalkan ruang rapat paripurna tanpa berkomentar apapun.
"Tidak ada dulu wawancara, RTQ no comment," ungkap salah seorang personel Angkatan Muda Kakbah (AMK) yang mengawalnya.