RAKYATKU.COM,GOWA - Imran hanya tamat SMA. Tiga tahun lalu coba-coba ikut seleksi calon Polisi Pamong Praja. Dia diterima dan bertugas di rumah jabatan wakil bupati Gowa.
Imran dan sejumlah tenaga honorer lainnya gamang. Saat nasib untuk menjadi PNS belum jelas, tiba-tiba pemerintah mewacanakan penghapusan tenaga honorer.
"Kalau status tenaga honorer dihapus, tentu saya bingung," kata Imran saat ditemui Rakyatku.com, Selasa (28/1/2020).
Dia berharap, kalau pun dihapus, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan penggantinya.
"Kalau mau hapus, ya hapus saja. Tapi harus ada gantinya juga dong," harap Imran.
Terkait pengangkatan PNS atau PPPK, dia mendapat informasi bahwa harus mengikuti seleksi. Jika tidak lulus, maka harus menganggur dan menunggu seleksi berikutnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah berharap penghapusan honorer dikaji matang. Jika dilakukan serampangan, pelayanan di daerah bakal lumpuh.
Pada sektor pendidikan, misalnya. Sekolah di wilayah terpencil lebih banyak menggunakan tenaga guru honorer. Guru berstatus PNS atau ASN hanya satu atau dua orang.
"Kalau dihapus, mesti ada solusinya. Seperti pengangkatan honorer ke PPPK," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muh Basir saat ditemui beberapa waktu lalu.