RAKYATKU.COM - Meski belum resmi, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kini menjadi pembicaraan hangat. Banyak yang mendukung walau ada juga yang menolaknya.
Omnibus law telah disampaikan Presiden Joko Widodo di awal periode kedua pemerintahannya. Omnibus law dikatakan akan menyederhanakan kendala regulasi yang terkadang berbelit-belit. Omnibus Law terdiri atas UU Cinta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan.
Salah satu yang mendukung UU ini adalah Partai NasDem.
"Omnibus law adalah rancangan dari NasDem yang membutuhkan perjuangan bersama-sama untuk segera disahkan," ungkap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada pembukaan NasDem Days 2020 di Makassar, Sabtu (25/1/2020).
Meski telah selesai, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law belum diserahkan pemerintah kepada DPR. Rencana baru diserahkan pekan depan. Surya Paloh meyakini Omnibus Law bertujuan baik untuk Indonesia ke depan.
"Ada sejumlah produk undang-undang yang akan buat kita bergerak lebih maju. Dan itu dihasilkan baik inisiatif DPRD, kadang-kadang pemerintah ikut. Jadi sudah. Entah atas dasar apa atau kepentingan sektoral departemennya atau apa," jelasnya.
Meski Omnibus Law masih menjadi perdebatan, Surya Paloh mengatakan itu hanya soal beda penafsiran sehingga masih membutuhkan sosialisasi. Namun ia mengatakan ini hal tersebut menyangkut kepentingan banyak sektor.
"Kita kan bicara nasional interest. Kalau nasional interest bukan hanya satu sektor. Jadi kadang salah persepsi saja masalahnya. Sosialisasinya lemah," ungkap Paloh.