RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Simpang siur dan silang pendapat masih meliputi pergantian direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Hal ini terjadi pasca Haris Yasin Limpo digantikan oleh pelaksana tugas.
Saat jabatan Haris dijabat pelaksana tugas, Pemerintah Kota Makassar membuka peluang mengisi jabatan tersebut dengan melelang jabatan. Sayangnya lelang jabatan ini banyak mendapat sorotan. Terutama lantaran lelang jabatan ini disebut banyak mendapat intervensi dari pemerintah provinsi.
Makassar merupakan kota besar yang sementara berkembang. Dimana kebutuhan akan air sangat dibutuhkan setiap hari. Olehnya itu, dibutuhkan orang yang memiliki kecakapan untuk memimpin PDAM.
"Cukup wajar kalau Pemkot itu mencari figur yang punya kemampuan mumpuni untuk Dirut direksi PDAM. Karena PDAM ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak ada orang yang tidak butuh air," ungkap wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Senin (7/1/2020).
Sebagai mitra dalam membangun kota Makassar, DPRD menegaskan ke pemerintah kota Makassar agar tak mengesampingkan Dewan dalam setiap kebijakan di salah satu perusda. Pasalnya, sebagai mitra kerja DPRD Makassar juga bertugas mengawasi jalannya proses pemerintahan di Kota Makassar.
"Tapi saya hanya menyampaikan kepada Pemkot bahwa mencari figur PDAM itu betul-betul sampaikan ke kami di DPRD. Bagaimana pun DPRD ini mitra dari Pemkot mengenai siapa yang akan jadi posisi direksi," jelas legislator dari partai Demokrat ini.
DPRD Makassar juga mengingatkan pemerintah Kota Makassar jangan asal pilih orang untuk mengisi direksi PDAM Makassar. Pihaknya pun akan menanyakan langsung ke Penjabat Walikota mengenai persyaratan untuk menjadi direksi di PDAM.
"Jadi kami tidak mau hanya orang menjadi Direksi itu orang orang yang tidak punya kemampuan atau orang yang rekam kurang bagus. Kami akan menyampaikan ke PJ Walikota Makassar mengenai persyaratan di direksi PDAM seperti apa," tambah legislator incumbent ini.