Selasa, 24 Desember 2019 15:19
Foto/Ist.
Editor : Ibnu Kasir Amahoru

RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Perempuan tidak pernah dilarang untuk berpartisipasi di ranah publik sejauh tidak melanggar kodrat.

 

Hal tersebut disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat memberikan arahan pada Puncak Peringatan Hari Ibu ke-91 Tingkat Kabupaten Luwu Utara yang digelar di Ruang Sidang DPRD.

“Kodrat itu sesuatu yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dilakukan laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui bayi. Saya mengapresiasi segala upaya yang dilakukan kelompok organisasi wanita yang telah memberikan akses/ruang kepada kaum ibu untuk mengambil peran,” kata Indah.

Meski begitu, bupati perempuan pertama di Sulsel ini berharap, keterlibatan perempuan dalam organisasi wanita tidak sekadar menambah daftar panjang kurikulum vitae.

 

“Saya berharap bahwa kita tidak hanya sekadar membuat daftar panjang kurikulum vitae bahwa kita pernah menjabat sebagai ketua ataupun pengurus, yang paling penting adalah memastikan keberadaan kita betul-betul berkontribusi pada pemberdayaan perempuan,” pinta ibu dua anak ini.

Menurut mantan Dosen UI ini, Negara ini memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi pelaku pembangunan. Untuk itu, perempuan bukan hanya menjadi penerima pembangunan.

"Perempuan bukan hanya sebagai objek tapi juga subjek pembangunan. Kalau perempuan berdaya maka InsyaAllah negara akan maju. Perempuan adalah tiang negara, kalau perempuannya baik maka baiklah negara karena perempuan tidak lagi menjadi beban pembangunan," bebernya.

"Untuk itu, saya mengajak para ibu untuk berkiprah di dunia politik ataupun ranah publik, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah, namun untuk para ibu yang memilih bekerja full di sektor domestik, mari berbangga dengan keberadaan kita, sebab menjadi ibu rumah tangga bukan hal yang sepele sebab kinerja dan karier suami juga bergantung pada dukungan istri. Demikian pula  kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan," terang Indah yang hadir bersama Anggota DPR RI Komisi VIII Muhammad Fauzi, dan Forkopimda Kabupaten Luwu Utara.

TAG

BERITA TERKAIT