RAKYATKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku setuju hukuman mati, termasuk untuk koruptor.
Namun kata Mahfud, penjatuhan hukuman mati untuk kasus per kasus menjadi kewenangan pengadilan.
"Itu tergantung hakim dan jaksa. Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor, karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu," kata Mahfud MD, Selasa (10/12/2019).
"Sehingga, saya, memang kalau koruptornya serius, dengan jumlah besar, saya setuju hukuman mati," sambung Mahfud.
Hingga saat ini, belum ada satu pun koruptor di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati. Yang terberat adalah penjara seumur hidup.
"Sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan dan atau melakukan korupsinya saat ada bencana. Cuma kriteria bencana itu yang belum dirumuskan sehingga kalau itu mau diterapkan tidak perlu undang undang baru karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada," papar Mahfud dilansir Detikcom.
Meski pemerintah prohukuman mati, namun ujungnya diserahkan ke pengadilan. Apakah koruptor dijatuhi hukuman mati atau tidak.
"Makanya sudah masuk ke undang-undang berarti pemerintah setuju, pemerintah serius. Itu sudah ada di undang-undang. Tetapi kan itu urusan hakim, kadang kala hakimnya malah mutus bebas gitu. Kadang kala hukumnya ringan sekali, sudah ringan nanti dipotong lagi. Itu pengadilan, di luar urusan pemerintah," pungkas Mahfud.