RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel, menyorot usulan anggaran perjalanan dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan. Totalnya Rp8 miliar lebih.
"Perjalanan dinas itu ada tiga. Perjalanan dalam daerah, luar, dan luar negeri. Perjalanan luar negeri tadi sudah dijelaskan dengan detail Kepala Bappeda (Prof Rudy Djamaluddin)," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Fadriaty AS, Selasa (26/11/2019).
Total anggaran perjalanan dinas itu, masuk dalam anggaran belanja langsung. Belanja langsung, total anggaran yang diusulkan Bappeda sebesar Rp30 miliar lebih.
"Di situ keluar Rp8,1 miliar untuk perjalanan dinas. Sehingga hampir semua (anggota Komisi D) menyoroti. Kami menganggap terlalu besar," tambah politikus Demokrat ini.
Namun demikian kata Fadriaty, anggaran itu masih sebatas usulan. Belum final. Kepala Bappeda Sulsel kata dia, siap untuk melakukan rasionalisasi.
Prof Rudy mengaku, sebenarnya anggaran yang dia usulkan itu, sudah dirasionalisasikan. Apalagi kata dia, Bappeda punya banyak tugas. Yang memang, salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja.
"Sebenarnya kalau perjalanan dinas itu, bukannya kita mengatakan Rp8 miliar itu kecil atau besar. Tapi yang terpenting, perjalanan dinas itu, yang kita alokasikan harus bisa mendukung kita punya tupoksi," ujar Prof Rudy.
Apalagi menurutnya, tupoksi Bappeda itu, berbeda dengan tupoksi OPD lainnya.
"Ada kegiatan yang sifatnya soft skill. Tidak tampak. Misalnya melakukan koordinasi regional. Koordinasi dengan pemerintah pusat," katanya.
Sehingga wajar menurut Dosen Unhas ini, jika dicermati, perjalanan dinas Bappeda kelihatan lebih besar. Namun menurut dia, bukan tidak mungkin rasionalisasi anggaran perjalanan dinas itu, akan dilakukan. Sesuai dengan masukan dewan.
"Kalau dari versi kami, Rp8 miliar itu, sesuatu yang angkanya sudah diefisienkan untuk optimalisasi. Semoga cukup sampai akhir tahun. Bahkan kita sudah kurangi. Kalau tidak cukup, masih punya langkah untuk mengubah pada saat APBDP," tegasnya.