RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wacana pemilihan kepala daerah tak langsung atau pemilihan melalui DPRD terus bergulir.
Wacana ini menggelinding setelah Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Senin 18 November 2019 akan mengkaji hal tersebut.
"Saya tidak mengatakan mana yang paling baik, tapi kami akan melakukan kajian akademik," ujar Tito.
Wacana tersebut mendapat komentar dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari para legislator DPRD Makassar.
"Kalau dari segi pembiayaan memang kurang, pasti APBD tidak begitu besar pemakaiannya dibanding pemilihan langsung," kata Wakil ketua DPRD Makassar, Andi Syuhada, Selasa (19/11/2019).
Meski membenarkan pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat banyak, politisi dari PDIP ini belum berani menyebut pilihan pemilihan tak langsung lebih tepat.
"Saya belum sampai pada kesimpulan layak atau tidak dilakukan karena dari segi demokrasi juga saya pikir suara rakyat yang utuh belum terwakilkan. Karena yang berperan disini pastinya partai dan fraksi yang ada di dalamnya," bebernya.
Dengan menggelindingnya wacana ini kata dia, perlu dilakukan kajian yang mendalam. Hal ini untuk memastikan layak tidaknya wacana ini dijalankan dalam proses pemilihan kepala daerah.
"Jadi harus dikaji lebih dalam lagi. Untuk saat sekarang jangan dulu diterapkan, kita mau tinjau baik-baik apa baik buruknya," tambah Suhada yang juga menjabat ketua PDIP Makassar itu.