RAKYATKU.COM - KPK angkat bicara terkait pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal laporan Presiden Jokowi soal kasus korupsi kakap.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief meminta Mahfud untuk mendatangi KPK, bila memang ada yang dimaksdu dalam sebuah perkara korupsi yang masih belum tuntas. Apalagi, yang dilaporkan oleh Jokowi.
"Silakan datang ke KPK jika memang ada yang perlu diketahui penanganannya," kata Laode, Selasa (12/11/2019).
Pelaporan dugaan korupsi ke KPK kata Laode, identitasnya sangat dirahasiakan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UU.
Lebih lanjut, Laode menyebut ada dua kasus dugaan korupsi yang kekinian menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Kedua kasus tersebut memang tengah ditagani KPK.
"Sejauh ini memang ada dua kasus yang menjadi konsen Presiden dan sejumlah pihak sudah kami tangani. Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan buktinya," kata Laode.
Dua kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian Jokowi kata Laode adalah, kasus pembelian Heli AW - 101 dan kasus perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).
Untuk kasus pembelian Heli AW-101, Laode mengatakan penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan POM TNI. Dimana, KPK telah menangani satu orang pihak swasta sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer.
Apalagi, kata Laode, KPK kini tengah menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swasta-nya sudah dan tengah ditangani oleh KPK," ujar Laode.
Terkait kasus Petral, KPK sejauh ini sudah menetapkan satu sebagai tersangka. Dia adalah Bambang Irianto selaku mantan Dirut Petral. Meski begitu, KPK masih melakukan penelusuran, bila ditemukan bukti-bukti lain.
"Kami membutuhkan penelusuran bukti lintas negara, sehingga perlu kerja sama internasional yang kuat," ujar Laode
Lebih lanjut, kasus petral melibatkan negara-negara seperti Thailand, Uni Emirat Arab, Singapura, dan British Virgin Island.
"Sayangnya hanya dua negara yang mau membantu (KPK), sedang dua negara lain tidak kooperatif," ujar Laode
Selain itu kesulitan lainnya yang dihadapi KPK adalah harus melibatkan sejumlah perusahaan cangkang dibeberapa negara save heaven seperti BVI.