RAKYATKU.COM - Puluhan kepala desa dan unsur pemerintahan kecamatan dari Sulawesi Selatan diterima senator DPD RI, Tamsil Linrung di gedung Badan Kehormatan DPD, kompleks parlemen, Senayan, Senin (14/9/2019).
"Interaksi seperti ini sangat baik, harus terus terjalin antara kami selaku perwakilan daerah di pusat dengan konstituen dari daerah pemilihan guna saling memberi informasi dan masukan demi kepentingan terbaik daerah," sambut Tamsil kepada rombongan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, Alamsyah.
Dalam pertemuan itu, para aparat desa mengutarakan sejumlah masalah yang dihadapi di tingkat implementasi kebijakan.
Pertama, masalah bantuan sosial yang kerap terkendala validitas data masyarakat prasejahtera. Data tidak akurat berimbas pada distribusi program yang salah sasaran dan menuai komplain.
"Di daerah, kami sebagai aparat kadang dilematis menghadapi masyarakat, Pak. Pembagian raskin misalnya, harus kami ikuti sesuai daftar nama yang sudah ditetapkan dari pusat. Tapi masyarakat komplain karena menurut mereka, yang menerima salah sasaran," ungkap Alamsyah.
Kedua, para aparat desa berharap mendapatkan program penerangan jalan umum berbasis hemat energi yang dicanangkan dari kementerian.
Seperti diketahui, ketika duduk sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, Tamsil aktif mendorong distribusi program tersebut secara merata di Sulsel.
Tamsil berjanji akan menjembatani persoalan data ke pemerintah. Tamsil juga mendorong agar pemda proaktif memutakhirkan data sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan.
"Data ini sebetulnya dari daerah-daerah, apa yang didapat pemerintah pusat itu bersumber dari daerah. Jadi memang ketika ada pendataan, tim lapangan harus dipantau agar input data mereka akurat," papar Tamsil.
Selain itu, Tamsil tidak menampik jika memang ada indikasi permainan data untuk memperoleh bantuan-bantuan sosial.
Hal ini, lanjutnya justru merugikan pemerintah daerah. Sebab program yang dicanangkan jadi salah sasaran.
Adapun terkait program penerangan jalan berbasis hemat energi, Tamsil akan terus memperjuangkan hal tersebut di pusat.
Sebab menurutnya, program itu sangat bermanfaat menolong pemerintah daerah dalam menghemat anggaran.
"Waktu memimpin Komisi VII kami memang sangat aktif mendorong program PJU ini ke Sulsel. Dengan beralih ke PJU hemat energi, Pemda bisa berhemat anggaran sampai Rp12 miliar. Kalau dana sebesar itu direalokasikan untuk program pemberdayaan, seperti penggemukan sapi, luar biasa manfaat sosial ekonominya bagi masyarakat," pungkas Tamsil.