RAKYATKU.COM, MAKASSAR - DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti terbitnya surat penetapan DPP Partai Golkar, terkait usulan calon pimpinan definitif DPRD Sulsel periode 2019-2024.
SK DPP Partai Golkar yang menetapkan dan mengesahkan Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua definitif DPRD Sulsel lima tahun kedepan itu akan diserahkan Golkar Sulsel ke Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel besok, Jumat (11/10/2019).
"Besok (Jumat, 11/10/2019) pagi akan kita antar ke DPRD Sulsel," ungkap Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir kepada Rakyatku.com, Kamis (10/10/2019).
Menurut Abdillah, SK tersebut sebelumnya tidak dilampirkan karena pihaknya menganggap tak diperlukan oleh dewan sebagai syarat digelarnya paripurna pengumuman.
"Apalagi, di surat pimpinan DPRD (yang diterima Golkar Sulsel) itu tidak ada permintaan untuk menyetorkan surat dari pusat (SK DPP). Makanya kita anggap tidak mesti disetorkan surat dari DPP-nya," beber Abdillah.
Abdillah juga menegaskan jika surat dari DPP Partai Golkar berbentuk surat penetapan. Hal ini sama dengan penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
"Namanya surat penetapan dari DPP. Sama juga dengan penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Surat penetapan itu ditujukan ke DPD I," demikian Abdillah.
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan DPRD Sulsel, M Jabir mengungkapkan jika SK DPP Partai Golkar tersebut sudah diterimanya, maka pihak DPRD Sulsel akan segera menindaklanjuti untuk dilakukan rapat paripurna pengumuman usulan pimpinan definitif dari Golkar secepatnya.
"Sekarang kan belum masuk ke sekretariat meskipun sudah beredar dimedia kalau ada keputusan DPP. Tapi pada prinsipnya bukti fisiknya belum kami terima. Jika sudah dimasukkan, maka akan dilakukan rapat pimpinan dan ditunjukkan fisik SK tersebut. Jika disetujui pimpinan maka dilanjutkan ke paripurna. Semoga besok (Jumat, 11/10/2019) sudah bisa diparipurnakan," demikian Jabir.
Diketahui, SK penetapan Ina Kartika Sari sebagai ketua definitif DPRD Sulsel bernomor R-1176/GOLKAR/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019. SK penetapan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus.