RAKYATKU.COM - Benarkah Partai Gerindra bermain cantik jelang penentuan anggota kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin?
Isu bahwa Gerindra menginginkan tiga jatah menteri dalam kabinet terus menggelinding. Tiga nama yang disiapkan bahkan sudah ketahuan publik.
Isu itu sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa Prabowo Subianto menonjobkan Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Gerindra itu tidak lagi menduduki posisi wakil ketua DPR RI.
Pada periode 2019-2024, Fadli Zon menjadi anggota biasa di DPR RI. Posisinya sebagai wakil ketua DPR RI diambil alih Sufmi Dasco Ahmad.
Ternyata, Fadli Zon disiapkan untuk mengisi salah satu kursi menteri Jokowi-Ma'ruf.
Isu itu muncul dari konsep dan gagasan Gerindra yang diserahkan kepada pemerintah.
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra sudah menyampaikan gagasan kepada pemerintah, tetapi gagasan tersebut masih dibicarakan. Jika gagasan itu diterima, maka Gerindra akan berada di dalam pemerintahan.
"Kalau diterima ya kita masuk, kalau belum bisa diterima ya kemungkinan kita memperkuat pemerintahan dari luar. Memperkuat di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran," ungkap Dasco.
Gagasan yang disampaikan dalam bentuk konsep. Tiga tema konsep yang diajukan Jokowi yakni soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.
Dasco menyatakan bukan berarti Gerindra meminta tiga jatah kursi menteri. Namun, publik membacanya dengan kacamata berbeda.
Berkembang isu bahwa tiga pos sesuai konsep yang dikirim Prabowo itu diharapkan ditempati kader Gerindra. Mereka yakni Waketum Gerindra Fadli Zon, Waketum Gerindra Edhy Prabowo, dan Sandiaga Uno yang disebut-sebut kembali ke Gerindra.
Sandiaga diisukan menjadi Menteri Investasi dalam susunan kabinet yang ramai disebar di grup-grup WA.
Sementara Fadli Zon yang saat ini ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) disiapkan mengisi kursi menteri yang terkait dengan ketahanan pangan.
Edhy Prabowo sendiri pernah menjadi ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan kursi menteri menjadi hak prerogatif Jokowi. Sejauh ini, Jokowi belum membicarakannya dengan parpol anggota koalisi.
Menurut Puan, PDIP tak bisa serta merta menyatakan setuju atau tidak dengan masuknya Gerindra karena masih harus melakukan pembicaraan bersama partai pendukung Jokowi yang lain.
"Ya kan nggak bisa serta merta PDIP menyatakan iya setuju atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi. Jadi ini semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat aja nanti," ujar Puan, Senin (7/10/2019).