RAKYATKU.COM,BULUKUMBA - Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) PT Lonsum Bulukumba kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Bulukumba, Kamis (3/9/2019).
Demonstran menuntut PT Lonsum di Bulukumba, yang dinilai semena-mena mengeluarkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap PHL PT Lonsum di Balambessie dan Pa'langisang.
Keputusan ini dianggap merugikan dan menghilangkan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan hidupnya selama belasan tahun sebagai karyawan di PT Lonsum.
"Kami menolak pengalihan pekerja dari proporsi ke sistem borongan (kontraktor) karena itu bertentangan dengan undang-undang dan menghilangkan status kami sebagi pekerja Lonsum," ujar Lukman, koordinator aksi.
"Kami juga mendesak pihak perusahaan agar mengembalikan uang yang telah dipotong dari gaji kami sejak Desember 2017 sampai sekarang dengan alasan mendaftarkan kami sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan namun sampai saat ini kami pekerja tidak mendapat kartu kepesertaan," lanjut dia.
PT Lonsum dinilai telah melecehkan pemerintah di Bulukumba saat ini yang tidak mempedulikan surat dan komitmen yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
"Olehnya kami menolak keras keberadaan Manager Balombessie Estate, Hot Maruli dan Manager Palangisang Osten Panjaitan serta Rusli, SH Humas PT Lonsum area Jawa-Sulawesi, karena mereka kerap kali mengambil kebijakan yang merugikan pekerja. PT Lonsum ini telah melecehkan pemda yang tidak mempedulikan kesepakatan selama ini," tegas Lukman.
Aspirasi itu diterima Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal didampingi sejumlah legislator lainnya. Rijal mengaku siap menampung aspirasi dan menindaklanjuti ke Pemda Bulukumba.
Ia juga mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan sejumlah pihak dalam waktu dekat ini.
"Jadi kami meminta kepada para PHL untuk menyampaikan identitas PHL yang sebanyak 350 orang. Ini menjadi acuan dan bahan untuk disampaikan," jelas dia.
Demonstran meminta DPRD untuk menggelar rapat yang menghadirkan saat pimpinan pusat PT Lonsum selaku penentu kebijakan selama ini.