RAKYATKU.COM - Salah satu yang menarik perhatian dalam pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI hari ini, Selasa (1/10/2019) adalah penentuan pimpinan.
Berbeda dengan penentuan ketua DPR RI yang sudah pasti menjadi milik PDIP, posisi ketua MPR masih hangat. Dua parpol, yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar sangat mengharapkan posisi itu.
Kemarin, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah menunjuk Sekjen, Ahmad Muzani sebagai calon pimpinan MPR RI dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan DPR.
Sementara Partai Golkar masih tanda tanya. Penentuannya baru akan dilakukan dalam rapat siang ini.
Namun, beredar kabar bahwa Golkar akan menunjuk Azis Syamsuddin sebagai pimpinan DPR RI dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai pimpinan MPR RI.
Sinyal Bamsoet akan diplot menjadi ketua MPR RI itu muncul dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto baru-baru ini.
Sebelumnya, Bamsoet ngotot bertarung di munas Golkar melawan Airlangga. Belakangan, Bamsoet disebut-sebut mundur dari bursa setelah ada tawaran menjadi pimpinan MPR.
Hasil revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan 16 September 2019 lalu membuat pimpinan MPR RI bertambah menjadi 10. Satu ketua dan sembilan wakil ketua.
Pemilihan pimpinan MPR RI dilakukan melalui mekanisme paket, yaitu empat orang dari fraksi dan satu orang dari DPD.
Banyak kalangan menilai kursi ketua MPR RI tidak akan jadi fokus utama PDIP lantaran sudah menguasai kursi ketua DPR RI. Maka tak ayal, partai-partai yang perolehan suaranya di bawah PDIP seperti Gerindra dan Golkar berlomba-lomba mengajukan kader untuk MPR RI 1.
"Gerindra punya calon pimpinan MPR RI, namanya Ahmad Muzani. Insya Allah kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan pimpinan MPR dari Gerindra," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska menyampaikan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat mengusulkan Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI 2019-2024.
Keberhasilan Bamsoet memimpin DPR RI sejak Januari 2018 hingga September 2019 dinilai akan memberikan banyak manfaat bagi MPR RI.
Darul menjelaskan, penempatan Bamsoet menjadi ketua MPR RI juga akan dikonsolidasikan kepada partai politik lainnya, serta para anggota DPD RI terpilih.
Namun, ahli hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan menganggap bahwa kursi ketua MPR RI lebih pas ditempati PDIP sebagai pemenang pemilu.
"Pada dasarnya pengisian jabatan pimpinan MPR tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional termasuk asas kedaulatan rakyat," kata dia seperti dikutip dari Detikcom.
Alur prinsip kedaulatan rakyat, tercermin pada kehendak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam Pemilu 17 April lalu. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 UUD 1945, yang menentukan: MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
"Maka, anggota DPR sekaligus anggota MPR, dengan begitu, secara jelas rakyat telah sadar memilih anggota kedua lembaga negara itu, termasuk pimpinannya. Karenanya, secara konstitusional syarat menjadi ketua MPR, ialah fraksi yang memperoleh suara rakyat tertinggi dalam pemilu 2019, yaitu PDIP," ujar Jimmy.