RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin telah usai. Massa kini telah membubarkan diri.
Arus lalu lintas di kedua arus tersebut telah normal. Batu yang sebelumnya berserakan di tengah jalan, kini telah dibersihkan oleh warga sekitar. Massa yang membubarkan diri tersebut pun langsung membuka jalan dan truk kontainer yang sebelumnya menjadi penghalang bagi pengendara, kini telah dilepaskan.
Jendral Lapangan Junaedi mengatakan, sejak beroperasinya hingga tahun 2019, BPJS Kesehatan senantiasa mengalami difisit. Sehingga kini, pemerintah mengambil langkah yang sangat kontroversial dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 persen.
"Perlu kita ketahui, 59 persen rakyat Indonesia adalah pekerja atau buruh yang saat ini mengalami penghisapan dari sebuah sistem kapitalisme yang kejam. Buruh sebagai pengguna BPJS kelas II sangat merasakan impact dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini," tegas Junaedi, Jumat (13/9/2019).
Ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan pemerintah tersebut, dinilai sangat memberatkan warga kurang mampu. Defisit anggaran yang terus dialami oleh BPJS Kesehatan menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan iuran tersebut.
Junaedi menjelaskan, kenaikan tersebut merupakan sebuah bukti lempar handuk pemerintah terhadap penjaminan kesehatan kepada rakyat. Menurutnya, UUD 1945 pasal 28 H, seharusnya menjadi spirit rezim saat ini.
"Subsidi sosial sangat penting sebagai kekuatan kemandirian rakyat. Bukan memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada para mereka kaum perusahaan dan pemodal. Mengapa tidak menaikkan pajak perusahaan migas, batu bara, emas, nikel, tembaga, dan lain sebagainya," kata Junaedi.
Dalam aksi tersebut, mereka mengatasnamakan dari Front Mahasiswa Makassar Menggugat yang terdiri dari Dema UIN Alauddin Makassar, Dema Tarbiyah UINAM, HMJ Kesehatan, HMJ IPOL UINAM, BEM Universitas Sawerigading, GAM, KPPM, GRD, PPM Sulsel, Kamri, Gemar, GPMI, Serikat Anak Bangsa, Gerak Misi, ARD, dan Prodem.