RAKYATKU.COM, BANDUNG - Maraknya laporan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh barcode nomor antrean di Imigrasi Bandung, membuat Satgas Saber Pungli Jawa Barat (Jabar) bergerak.
Mereka melakukan penyelidikan. Akhirnya mereka mengungkap tiga orang yang membeli nomor antrean kepada seseorang atau penjual nomor antrean.
"Beberapa hari ini kita bergerak. Kita tunggu dan betul hari ini ada tertangkap tangan yang menggunakan pihak lain untuk mengambil antrean. Ada tiga orang yang kita periksa, tapi dari pemeriksaan ini, ternyata ada empat orang. Mereka ini korban sebenarnya," ucap Kepala Tim Tindak Unit II Satgas Saber Pungli Jabar AKBP Basman di Kantor Imigrasi Bandung, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Jumat (6/9/2019) seperti dilansir Detik.
Basman bilang, keempat orang ini pemohon paspor yang membeli nomor antrean kepada seseorang, yang kini sedang dalam pencarian tim Saber Pungli Jabar. Oknum penjual nomor antrean itu, diduga membobol website pendaftaran online pembuatan paspor milik Imigrasi Bandung.
"Mereka ini korban. Karena gaptek ada keterbatasan kemampuan untuk mengambil nomor antrean, sehingga dia menggunakan tangan orang lain," kata Basman.
Menurut Basman, satu nomor antrean dijual dengan harga Rp200 ribu. Para korban ini berkomunikasi melalui telepon dengan pelaku. Para korban mendapatkan informasi dari orang lain mengenai penjual menjual nomor antrean.
"Setelah itu, (pemohon paspor) mendapatkan nomor antrean, mereka mentransfer biaya Rp200 ribu. Dari yang kita lihat, ada bukti transfer Rp800 ribu, artinya untuk empat nomor antrean. Kemudian setelah membayar, korban mendapatkan nomor antrean," katanya.
"Jadi oknum ini yang mendaftarkan. Memasukkan identitas melalui pendaftaran online dengan data yang sesuai. Kemudian mendapatkan barcode sehingga keluar nomor antrean. Kemudian korban datang ke kantor untuk membuat paspor," tutur Basman menambahkan.
Kepala Divisi Imigrasi Kemenkum HAM Jabar Arie Budijanto mengatakan, akibat adanya pembobolan ini, website pendaftaran online terganggu.
"Artinya kita kerap mengalami error. Sehingga mengganggu pelayanan masyarakat," papar Arie.
Arie mengaku, pihaknya siap menindak oknum Imigrasi yang memperjualbelikan nomor antrean tersebut.