RAKYATKU.COM, PAPUA - Pamong senior, Syahrul Yasin Limpo (SYL), melakukan lawatan ke Papua. Lawatan tersebut untuk melakukan investigasi langsung pasca konflik di beberapa wilayah di Papua. Seperti di Manokwari, Jayapura sampai kerusuhan yang terjadi di Deiyai.
Selama dua hari di Papua, 2-3 September 2019, SYL yang berangkat dari Makassar (Sulsel), membawa misi khusus untuk Papua.
Setibanya di Papua, SYL langsung mengadakan rapat khusus di Hotel Grand Allyson Kota Papua, yang dihadiri Bupati Jayapura, Mathius J, dan anggota DPR RI Sulaiman yang juga Ketua Asosiasi Masyarakat Pengunungan. Hadir pula Ketua KKSS Papua H. Mansyur dan turut dihadiri tokoh masyarakat adat beserta jajarannya.
Dari pertemuan tersebut, SYL mendapatkan beberapa masukan awal terjadinya kerusuhan di Papua. Beberapa point penting dimasukan agenda yang akan dilakukan dalam penanganan pasca kerusuhan di Papua.
Poin-poin tersebut antara lain:
- Akibat ada konspirasi politik yang terjadi pada tingkat elite.
- Faktor kecemburuan sosial, porsi posisi jabatan dalam pemerintahan antara pendatang dan masyarakat lokal tidak seimbang.
- Biaya hidup yang cukup tinggi.
- Masyarakat saling curiga akibat banyak kepentingan.
- Membenturkan masyarakat lokal dengan masyarakat Nusantara (Bugis Makassar, Jawa, Kalimantan, Maluku dan lain-lain).
SYL yang juga mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) dua periode ini, mengatakan, upaya yang perlu dilakukan terkait penanganan kerusahan di Papua ada dua hal, yakni sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan kembali wilayah Papua secara kondusif. Dan itu kata dia, diperlukan adanya pendekatan secara persuasif, dengan mendata dan mencatat bagi warga mengalami kerugian atas dibakarnya rumah masyarakat serta fasilitas ekonomi yang dijarah.
“Hal tersebut sangat perlu dicarikan solusi agar suasana perekonomian dapat berjalan dengan baik. Upaya ini dimaksudkan, untuk meredam konflik masyarakat lokal dan masyarakat Nusantara, supaya tidak berakibat suasana makin rumit dan sulit yang ada di Wilayah Papua,” jelas Gubernur Sulsel periode 2008-2018 ini, Kamis (4/9/2019).
Selain itu, SYL yang juga Tim Penasehat Senior KSP menambahkan, penanganan pasca konflik di Papua, juga diperlukan komunikasi partai politik yang dapat meredam permasalahan yang ada, seperti keterlibatan partai politik yang menjadi pemenang di Wilayah Papua, agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mencintai NKRI.
“Keterlibatan komunikasi politik, juga harus memilih tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh, untuk mengendalikan konflik yang ada sekarang ini, agar dapat mengurangi dan meredam konflik supaya tidak berlalut-larut. Tak kalah pentingnya adalah, membangun komunikasi para tokoh masyarakat adat, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pasca kerusuhan untuk menjaga kestabilan program yang berkaitan dengan situasi dalam memainkan agenda, sistem dan prosedur serta regulasi,” ungkapnya.
SYL yang dijuluki komandan di Sulsel, menyarankan agenda yang perlu segerakan dilakukan yakni, gaji pegawai harus terbayar jangan sampai tertunda, gaji tenaga honorer harus terbayar, dan pengangkatan PNS bagi pegawai honorer/guru dan tenaga medis serta tenaga K2.
“Semuanya itu harus diberikan solusi dalam status pengangkatan, sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Masyarakat terpencil dan di pegunungan sangat perlu diberi pemahaman terhadap NKRI. Pemekaran wilayah adalah solusi percepatan pembangunan, pelayanan, keamanan ketertiban serta pengelolaan potensi daerah,” ucapnya.
Dalam keberangkatan di Papua, SYL didampingi Wakil Bupati Torut, Yoshia Rinto Kadang, Syamsuddin Umar (mantan pelatih PSM), Rafly Fauzy (Danbrigiv Kostranas) dan Musa.