RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan menimbulkan pro dan kontra. Betapa tidak, biaya yang fantastis sebesar Rp466 triliun harus dikeluarkan.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, menilai pemindahan ibu kota negara belum menjadi hal yang urgent untuk dilakukan. Hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat seharusnya pemerataan pembangunan di daerah saja.
"Bayangkan, anggaran sebesar itu dibagi ke 34 Provinsi, uang Rp10 triliun saja per provinsi, kita akan melihat pembangunan yang merata," kata Taufan, Kamis (22/8/2019).
Taufan juga mengusulkan untuk mengurai kepadatan penduduk di Jakarta. Salah satunya dengan menempatkan Kantor Kementerian per wilayah.
"Misalnya Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Luar Negeri di Batam, perputaran ekonomi juga akan berimbas dan tidak berpusat di Jakarta. Jika kementerian ada di tiap wilayah, itulah wajah NKRI sesungguhnya," sebut dia.
Taufan juga mengkhawatirkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan berefek pada kerusakan lingkungan yang lebih parah.
"Pastinya Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia akan rusak, hutan dibabat untuk pembangunan, bisa kita bayangkan," tuturnya.