RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Dua praktisi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi pembicara dalam talk show bertajuk "Kepailitan dan PKPU di Mata Pengusaha Kota Makassar".
Acara itu digelar di salah satu kafe di Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Rabu (14/8/2019).
Mereka yakni Anselmus Bona Paralua Sitanggang dan Yudhi Wibhisana dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).
Keduanya adalah calon ketua umum dan calon sekretaris jenderal AKPI 2019-2022. Mereka akan ikut bertarung dalam rapat anggota tahunan AKPI di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, 28 Agustus mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Anselmus Bona P Sitanggang menjelaskan bahwa kurator memainkan peran vital dalam setiap perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang.
"Agar perekonomian tetap bagus kurator itu harus tetap berpikiran bahwa kalaupun PKPU ataupun pailit. Harus independen dan benar-benar memahami perkara sampai detail," tandasnya.
Sebabnya, kata dia, ancaman kebangkrutan bisa kapan saja melanda perusahaan. Pada 2018, dari catatan di lima Pengadilan Niaga di Indonesia terdapat 411 perkara kepailitan dan PKPU.
Terkait kepailitan yang menimpa perusahaan, Bona menilai ada sebagian kurator yang kurang jeli membaca pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan pasar modal.
Bona sendiri mengaku mengedepankan prinsip going concern dalam setiap perkara yang dia tangani. Jika perusahaan tersebut setelah diaudit masih berpotensi melanjutkan bisnisnya, akan dilakukan segala cara demi menghindari pailit.
"Jangankan pailit, kalau kita daftarkan PKPU saja itu satu kaki kita sudah siap masuk jurang. Namun, itu lebih baik daripada pailit. Kalau di Sulsel sendiri, nampaknya budaya malu masih tinggi sehingga kepailitan dan PKPU bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan," pungkasnya.