RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Proses sidang hak angket terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, masih bergulir di DPRD Sulsel.
Diketahui, hak angket ini diajukan oleh DPRD Sulawesi Selatan terhadap sejumlah kebijakan pasangan bertagline Prof Andalan itu.
Beragam tanggapan pun dilayangkan. Salah satunya dari aktivis HMI MPO Makassar.
Aktivis HMI MPO Makassar, Muhammad Tasrif menganggap, analisis mereka terkait pansus angket DPRD Sulsel terlihat agak kurang objektif.
"Di mana dalam prosesnya penyidikannya jangan hanya perpacu pada beberapa terperiksa (Gubernur dan Wagub) yang terus dikejar kesalahannya," ungkap Tasrif, Selasa (6/8/2019).
Dia bilang, dalam kepemimpinan sebuah daerah, tentu menghadapi berbagai dinamika. "Sehingga kadang perlu langkah-langkah taktis dari seorang Gubenur," ujarnya.
Misalnya, kata dia, terkait pernyataan Gubenur Sulsel, Nurdin Abdullah bahwa pergantian pejabat berdasarkan rekomendasi KPK.
"Bisa saja karena penilaian lembaga ini melihat potensi korupsi ada, sehingga direkomendasikan diadakan penyegaran pimpinan. Itulah yang ditafsirkan pergantian pengurus oleh Gubernur," tuturnya.
Olehnya itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Public Policy Network (Polinet) ini, juga meminta kepada Pansus Hak Angket agar objektif melihat akar masalah yang jadi landasan angket tersebut.
Dugaan adanya mantan timses yang mengurus proyek, lanjut Tasrif, pansus hak angket harus menelusuri dengan baik apakah itu menyalahi prosedur lelang atau tidak.
"Karena semua punya mekanisme lelang tersendiri," ungkapnya.
"Jadi...jangan cari-cari kesalahan Gubernur dong," pungkasnya.