RAKYATKU.COM - Wakil presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin mengisyaratkan ada jatah menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Bagaimana dengan Muhammadiyah?
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengaku tidak menuntut agar kadernya diangkat menjadi menteri. Apalagi pada pilpres lalu, Muhammadiyah memang mengambil posisi netral.
Menurut Haedar, penentuan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Muhammadiyah tidak akan pernah menuntut apalagi ikut mencampuri penentuan kabinet.
"Kita tidak pernah masuk seperti kekuatan-kekuatan politik," katanya di sela silaturahmi dan pengajian angkatan muda Muhammadiyah dan Aisyiyah serta pembaretan Kokam Cabang Kasihan di kediamannya, Jumat malam (5/7/2019).
Haedar yakin pemerintah di bawah Presiden Jokowi paham dinamika kehidupan berbangsa. Ia juga yakin Presiden Jokowi mengerti peran sebuah partai politik dan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah.
Kiprah Muhammadiyah, kata Haedar, selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa.
"Dan diksi Muhammadiyah itu Indonesia Berkemajuan, jadi kami konsen betul bahwa pada setiap perjalanan pemerintahan bahkan sebelum Indonesia merdeka itu Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk berkiprah," tegas Haedar seperti dikutip dari Detikcom.
Meski tidak menuntut agar kadernya menjadi menteri, Haedar tidak mempermasalahkan apabila kader terbaik Muhammadiyah diminta untuk mengabdi kepada negara. Seperti saat ini, salah seorang kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy dianggap menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan.
"Menjadikan kader dan anggota Muhammadiyah terbaik di pemerintahan itu hal yang tentu sebagai bentuk dari sikap konstruktif dan positif pemerintah terhadap Muhammadiyah," kata Haedar.
Seelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri.
Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini menuturkan, NU memiliki banyak kader yang ahli untuk mengisi kursi menteri. Ada profesor dan doktor di berbagai disiplin ilmu.
"Diaspora kita, yang ahli kimia ada, ahli fisika ada, kedokteran ada, ahli kesehatan, pendidikan, keagamaan. Ekonomi juga banyak," katanya.
Menurut Helmy, NU memiliki Himpunan Pengusaha Nahdliyyin dan juga lembaga perekonomian. Namun, pengisian kursi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dari kader NU hingga kini masih "lampu kuning".