RAKYATKU.COM - Dewan militer Sudan yang berkuasa mengatakan proposal yang diajukan oleh Uni Afrika (AU) dan Ethiopia yang diterima pada 27 Juni cocok untuk dimulainya kembali pembicaraan dengan oposisi mengenai transisi menuju demokrasi.
Para jenderal Dewan Transisi Militer (TMC) yang berkuasa dan koalisi oposisi telah berselisih selama berminggu-minggu mengenai bagaimana bentuk pemerintahan transisi Sudan setelah militer menggulingkan presiden lama Omar al-Bashir pada 11 April lalu, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (29/6/2019).
Para mediator yang dipimpin oleh AU dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah berusaha menengahi untuk kembali ke pembicaraan langsung antara kedua pihak.
Pada hari Kamis mereka mengajukan proposal bersama ke kedua belah pihak, setelah dewan militer menolak proposal Ethiopia sebelumnya dan menyerukan upaya mediasi untuk dipersatukan.
Sebuah rancangan proposal AU-Ethiopia menyarankan beberapa perubahan dari rencana Ethiopia sebelumnya yang telah didukung oleh koalisi pemrotes, lapor Reuters.
"Sejumlah poin telah muncul di sekitarnya, tetapi secara umum itu adalah proposal yang sesuai untuk negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir yang mengarah pada pembentukan lembaga-lembaga peraturan transisi ...," juru bicara dewan Letnan Jenderal Syams al-Din Kabashi kata pada hari Jumat.
Dia mengatakan TMC siap untuk melanjutkan negosiasi "segera, serius dan jujur".
Proposal bersama tersebut menyediakan sebuah dewan berdaulat yang akan mengawasi transisi, yang terdiri dari tujuh warga sipil dan tujuh anggota militer dengan satu kursi tambahan disediakan untuk anggota independen. Keseimbangan keanggotaan dewan telah menjadi titik penting selama berminggu-minggu setelah perundingan Bashir.
Namun, pembentukan dewan legislatif hanya akan diputuskan setelah perjanjian ditandatangani. Dalam draft sebelumnya, koalisi oposisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) adalah untuk membuat dua pertiga dari dewan itu.