RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah kena hak angket anggota DPRD Sulsel. Usulan hak angket itu sudah disetujui dalam rapat paripurna di lantai 3 gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (24/6/2019).
Nurdin Abdullah bicara soal kemungkinan keputusan yang akan keluar dari hak angket itu.
"Saya bukan orang yang haus kekuasaan. Saya hanya ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara," kata Nurdin Abdullah kepada Rakyatku.com.
Nurdin lalu menyinggung soal kepemimpinannya saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng selama dua periode.
"Bisa ditanya 10 tahun saya di Bantaeng adem-adem aja. Karena saya dan keluarga melarang untuk terlibat dalam pemerintahan, apalagi menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Bisa dicek," ujarnya.
Nurdin Abdullah pun menegaskan, dirinya sama sekali tidak pernah melobi dewan Sulsel untuk tidak meloloskan hak angket tersebut.
"Saya mengalir saja. Makanya saya tidak terbiasa melobi hal-hal seperti ini. Karena saya kerja profesional," tegasnya.
Sebanyak 64 dari 85 legislator DPRD Sulsel hadir dalam forum rapat paripurna tersebut. Dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel, hanya Fraksi PDIP yang tak hadir.
Lima poin landasan hak angket yang dibacakan legislator Kadir Halid dalam paripurna tersebut. Yakni kontroversi SK wakil gubernur terhadap pengangkatan 193 pejabat di ruang lingkup Pemprov, manajemen pengangkatan PNS di ruang lingkup Pemprov yang dianggap tidak profesional.
Dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim.