RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Usulan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang digulirkan sejumlah kader senior Partai Demokrat di Jakarta mendapat reaksi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe menyebut, usulan KLB tersebut sama sekali tak berdasar. Bagi Ulla, sapaan karibnya, tak ada alasan kuat bagi partai berlambang mercy tersebut untuk mendorong pelaksanaan KLB.
"Kita menolak pelaksanaan KLB. Saya sudah komunikasi ke semua DPC di Sulsel. Kita sudah tanda tangan pernyataan sikap bersama, kita menolak pelaksanaan KLB. Tidak ada alasan mendesak untuk melaksanakan itu," tegas Ulla saat ditemui Rakyatku.com di Sekretariat Demokrat Sulsel, Jalan Mirah Seruni Makassar, Sabtu (15/6/2019).
Alasan menurunnya perolehan suara yang dijadikan alasan sejumlah kader di Jakarta untuk menggelar KLB, kata Ulla, belum cukup memenuhi syarat untuk melaksanakan KLB. Apalagi, sesuai aturan AD/ART organisasi, KLB hanya bisa dilaksanakan apabila mendapat usulan dari 2/3 keseluruhan pengurus DPD Demokrat tingkat provinsi di Indonesia.
"KLB juga itu hanya bisa dilaksanakan jika terjadi hal luar biasa. Seperti pada tahun 2012, KLB bisa kita lakukan. Karena ketua umum saat itu Anas Urbaningrum ditahan. Jadi kosong. Makanya kita bisa KLB," tambahnya.
Momen bergulirnya isu tersebut, menurut Ulla, juga tak tepat. Sebabnya, almarhum istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Ani Yudhoyono baru saja berpulang.
"Kita ini masih dalam suasana berduka. Makanya tidak pantas ada gerakan-gerakan manuver dengan mengatasnamakan gerakan moral seperti itu. Bahkan bagi saya, gerakan itu tak bermoral sama sekali," pungkas Ulla yang juga wakil ketua DPRD Sulsel ini.
Sekadar diketahui, KLB digulirkan oleh sejumlah senior Partai Demokrat yang bergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) beberapa waktu lalu. Salah satu dasar yang membuat GMPPD menggulirkan isu KLB, adalah perolehan suara Partai Demokrat yang dianggap mengalami penurunan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu.