RAKYATKU.COM - Dewan militer yang berkuasa di Sudan telah mengakui bahwa pihaknya memerintahkan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa
di ibukota Khartoum.
"Dewan Transisi Militer (TMC) memutuskan untuk membubarkan aksi duduk," kata juru bicara Shams al-Din Kabashi, dikutip dari Al Jazeera.
Para pengunjuk rasa telah melakukan aksi duduk selama berminggu-minggu di luar markas tentara di Khartoum, setelah penggulingan presiden Omar al-Bashir pada bulan April.
Setelah Omar dilengserkan, TMC mengambil alih pemerintahan. Namun Para demonstran pro-demokrasi Sudan menuntut agar TMC menyerahkan kekuasaan kepada badan transisi yang dipimpin warga sipil.
Pada 3 Juni, beberapa hari setelah pembicaraan antara para pemimpin protes dan militer berakhir gagal, orang-orang bersenjata yang mengenakan seragam militer membubarkan pengunjuk rasa. Operasi itu dilaporkan menewaskan 120 orang, dan sedikitnya 40 mayat ditemukan dari sungai Nil.
"Kami memerintahkan para komandan untuk membuat rencana untuk membubarkan aksi duduk ini. Mereka membuat rencana dan mengimplementasikannya ... tapi kami menyesal bahwa beberapa kesalahan terjadi," tambah Kabashi.
Kabashi juga menyalahkan demonstran atas gagalnya negosiasi antara militer dan kelompok-kelompok protes.
"Apa yang menunda negosiasi adalah pemahaman yang salah dari pemerintah yang dipimpin warga sipil ... Dalam pandangan saya, warga sipil adalah pihak berwenang, yang berkuasa, tugas yang kami sepakati. Setelah kami sepakat bahwa para menteri dan dewan legislatif akan menjadi pimpinan sipil, mereka masih berteriak warga sipil, warga sipil," katanya.
"Kami percaya mayoritas [dewan yang berdaulat] haruslah orang-orang militer dan kepemimpinan harusnya adalah militer. Mereka [kelompok-kelompok protes] percaya sebaliknya. Kami bersikeras bahwa militer adalah penjamin jiwa untuk perdamaian dan stabilitas dalam fase transisi."
Dia mengatakan temuan investigasi atas insiden itu akan dirilis pada hari Sabtu.
Kabashi juga mengklaim "lebih dari satu upaya kudeta telah direncanakan" terhadap TMC tetapi dicegah dalam beberapa hari terakhir.
Komentar Kabashi muncul setelah pengunjuk rasa, yang telah melakukan gerakan pembangkangan sipil nasional untuk menuntut pemerintahan sipil, setuju untuk mengakhiri kampanye pada Selasa dan melanjutkan pembicaraan dengan para jenderal.