RAKYATKU.COM - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menganggap Kepulauan Seribu memang bisa dijadikan pilihan untuk ibu kota dari Jakarta. Kepulauan Seribu bisa dijadikan pilihan dengan catatan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak membawa keluarga ke Kepulauan Seribu.
Dengan catatan tersebut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan pembangunan Kepulauan Seribu sebagai ibu kota hanya difokuskan untuk bangunan pusat pemerintahan serta akses transportasi yang lebih baik.
"Barang kali Pulau Seribu menjadi pilihan ibu kota sehingga katakan yang di sana hanya bangunan-bangunan pusat pemerintahan saja,hanya perlu bangun akses lebih baik sehingga dengan cepat bisa ke sana," kata Eko usai diskusi 'Tantangan Pemindahan Ibu Kota' di kantor LIPI, Jakarta, Selasa (28/5).
Berkaca dari Australia, Eko mengatakan Australia justru memilih Canberra sebagai ibu kota. Padahal kota tersebut kurang populer dibandingkan Sydney dan Melbourne. Eko mengatakan Australia difokuskan menjadi kota administrasi pemerintahan.
"Melbourne dan Sydney bersaing. tapi yang dimenangkan itu bukan keduanya tapi Canberra di tengah gurun. sehingga sampai sekarang itu jadi kota sepi karena ASN australia itu banyak yang tinggal di Sydney. Jadi mereka pulang-pergi," kata Eko.
Eko menjelaskan jarak antara Kepulauan Seribu dengan Jakarta tak terlalu jauh sehingga ASN bisa bekerja saat hari kerja dan pulang ke Jakarta saat hari libur. Jika ASN yang diperkirakan berjumlah sekitar 1,5 juta orang membawa keluarganya, maka Kepulauan Seribu tak akan mampu menampung jumlah populasi.
Eko memperkirakan apabila ASN membawa keluarganya, maka total akan berjumlah 6 juta orang. Ketidakmampuan Kepulauan Seribu menampung populasi akan menimbulkan berbagai masalah yang serupa dengan Jakarta. Mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, kemacetan, dan ketersediaan air bersih.
"Kemudian yang tinggal di sana hanya sementara. Karena kalau tidak ya balik lagi masalah seperti di Jakarta. Enam juta orang tinggal di Pulau Seribu sehingga nanti juga akan timbul masalah seperti di Jakarta," ujar Eko dikutip dari CNNIndonesia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota dipindahkan ke kawasan kepulauan seperti Kepulauan Seribu. Menurut Fahri, pemindahan ibu kota ke wilayah kepulauan sejalan dengan konsep negara maritim.
Menurut Fahri, ibu kota negara Indonesia tak perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Ia mengatakan bila ibu kota dipindahkan jauh dari DKI Jakarta akan memakan biaya yang lebih mahal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memproyeksi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain setidaknya membutuhkan dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.